Jika kita menoleh sejenak ke belakang, transportasi massal pernah menjadi primadona dalam mengakomodir mobilitas masyarakat Indonesia. Kejayaan itu terjadi ketika perekonomian Indonesia mulai berkembang. Awal tahun 1970-an hingga tahun 1980-an merupakan tahun-tahun dimana angkutan massal seperti bus menjadi primadona ketika hendak bepergian. Perjalanan antar kota, provinsi, bahkan antar pulau ditempuh dengan moda transportasi darat seperti bus dan kapal laut.
Kondisi ekonomi, daya beli, dan akses terhadap pembiayaan menjadikan masyarakat  sangat terbatas untuk memiliki kendaraan pribadi. Hal ini semakin menjadikan transportasi massal menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendukung mobilitasnya.
Namun, ketika perekonomian semakin membaik terutama pasca krisis ekonomi pada awal 2000-an, situasi berbalik. Pergeseran mulai terjadi awal tahun 2000-an, ketika perekonomian semakin membaik pasca krisis ekonomi. Ketika ekonomi mulai meningkat, status pendidikan semakin tinggi, serta perubahan pola dan gaya hidup masyarakat mulai beralih menggunakan kendaraan pribadi.
Gaya dan pola hidup serta tuntutan akan kecepatan akses pendukung mobilitas ditambah kemampuan untuk mempunyai kendaraan pribadi. Pada akhirnya masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Harus disadari, kendaraan pribadi memang menawarkan kemudahan mobilitas, fleksibitas, serta mampu mengagkat status sosial seseorang.
Fenomena ini diperparah dengan belum siapnya para pelaku industri transportasi massal dalam menangkap perubahan preferensi konsumen serta kondisi pasar dengan cepat dan tepat.
Pelaku industri transportasi massal terlihat lamban merespon perubahan pola pasar terutama dikawasan perkotaan dan pedesaan yang masih mengandalkan bus serta minibus yang kondisi dan layanannya tidak berubah banyak.
Konsumen Butuh Keamanan dan Kenyamanan
Membenahi transportasi massal merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mobilitas warganya. Di kota-kota besar di Indonesia, penggunaan transportasi massal seperti bus dan angkot-angkot cenderung mengalami penurunan. Â Hal ini bisa saja disebabkan terjadinya peningkatan ekonomi dan daya beli atas kendaraan pribadi. Â Di sisi lain, fasilitas yang ditawarkan angkutan umum belum mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondisi pasar. Angkutan massal dinilai kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, perlakuan pemerintah terhadap industri transportasi massal masih berbeda-beda. Kurangnya campur tangan dan intervensi pemerintah untuk pembenahan transportasi massal menjadi salah satu alasan mengapa industri angkutan umum tidak berkembang dengan baik. Â Hal ini tentunya berdampak terhadap jumlah pengguna moda transportasi massal.
Transportasi massal seperti bus sesungguhnya menjadi alternatif dalam menunjang mobilitas masyarakat. Di Jawa misalnya, keterbatasan jumlah daya angkut Kereta Api bisa diatasi dengan menggunakan bus. Atau di Sumatera, keterbatasan rel kereta dan keberadaan jalan trans sumatera sesungguh menjadi faktor penunjang menjadikan bus sebagai moda transportasi utama masyarakat. Akan tetapi, transportasi massal seperti bus belum bisa terlepas dari masalah-masalah seperti kualitas armada yang di bawah standar, performa layanan yang kurang baik, serta kondisi infrastrukur yang tidak memadai.
Tidak sedikit masyarakat yang hendak bepergian dari Palembang ke Banda Aceh memilih transit di Jakarta sebelum terbang ke Banda Aceh. Padahal infrastruktur jalan dari Palembang ke Banda Aceh sudah cukup baik. Kondisi ini dipengaruhi kondisi armada bus yang kurang memadai untuk perjalanan panjang, jadwal keberangkatan yang tidak pasti, serta ketakutan penumpang bahwa bus akan ngetem dalam waktu yang lama. Padahal penumpang mennginginkan jadwal yang pasti.
Moda transportasi darat seperti bus sesungguhnya bisa menjadi prioritas di tengah mahalnya harga tiket pesawat dan terbatasnya layanan Kereta Api. Bus yang menjadi alternatif perlu melakukan transformasi yang lebih serius. Waktu tempuh yang lebih lama mengharuskan operatur bus berpikir ekstra bagaimana penumpang nyaman saat dalam perjalanan.
Untuk menjawab semua kendala tersebut dan mengembalikan kejayaan transportasi massal, transformasi sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan. Transformasi berupa perubahan pola pikir baik penyedia jasa, pemerintah sebagai regulator, dan tentunya masyarakat sebagai pengguna jasa.Â
