Revisi UU KPK Dan UU PAS, Angin Segar dari Senayan bagi Koruptor dan Calon Koruptor

PP Nomor 99 tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat narapidana korupsi yang selama ini dianggap memberatkan.

Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator.

Pasal 43B mengatur syarat bahwa rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibutuhkan dalam pembebasan bersyarat narapidana korupsi.

Dengan kembalinya ke PP nomor 99 tahun 1999, maka syarat itu ditiadakan, hanya putusan vonis pengadilan dan assesment dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yang menjadi syarat pembebasan bersyarat dan pemberian remisi bagi para napi kejahatan korupsi.

Hal ini dianggap memberikan angin segar bagi para koruptor, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, "Saya tidak sepakat kalau dipermudah. Ini jelas menguntungkan koruptor, bisa jadi angin segar untuk koruptor," ujar Jerry, Kamis (19/9/2019) kemarin, seperti yang dikutip dari Kompas.com

Pemerintah dan DPR seharusnya memperkuat regulasi dengan mempertimbangkan aspek pengaruh, dampak, dan manfaat terhadap publik, bukannya justru memperlemah regulasi  terkait pemberantasan korupsi.

Hal senada juga diungkap kan oleh lembaga penggiat korupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW). Menurut salah satu penelitinya Donal Fariz, 2 revisi UU tersebut membawa upya pemberantasan korupsi ke masa kelam. "UU KPK dan UU pemasyarakatan membawa masa kelam pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Donal Fariz, Kamis (19/9/2019). seperti di lansir Detik.com.

Sebaliknya, pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menilai bahwa UU PAS itu tidak akan melemahkan siapapun termasuk pemberantasan korupsi, "Enggaklah, tidak ada (memberi angin segar ke koruptor, teroris, dll), kan ada pengaturan lebih lanjut nanti," kata Yasonna, Rabu (18/9/19), seperti yang dikutip dari detik.com.

Yasonna Laoly menjelaskan pembatasan warga binaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan mendapatkan remisi merupakan pelanggaran terhadap hak azasi  manusia. "Bebas bersyarat itu kan hak, pembatasan hak harus melalui UU, begitu, ya. Nanti kita lihat pelan-pelan ya, nanti kita lihat turunannya seperti apa dulu lah. Pokoknya setiap orang punya hak remisi. (Pembatasan) itu melanggar hak asasi. Pembatasan itu melalui 2, pengadilan dan UU," jelasnya. 

Hak azasi rakyat untuk mendapatkan manfaat dari uang pajak yang mereka bayarkan seharusnya dipikirkan para koruptor sebelum mereka melakukan aksinya menggasak uang rakyat. Jika tertangkap kemudian dihukum berat dan dibatasi segala hak-haknya itu risiko atas segala perbuatan yang memungkinkan rakyat kehilangan haknya, karena uangnya mereka gasak. 

Jika memang memang tidak mau dihukum ya jangan korupsi, kan mudah. Jangan malah mengakali aturan, membuat praktek korupsi sulit diungkap, dan sementara yang tertangkap jadi mudah keluar dari hukuman.