Citra Kepolisian Republik Indonesia kini benar-benar tengah berada di titik nadir, setelah peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Josua yang diduga dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo yang saat itu berpangkat Inspektur Jenderal dengan 2 bintang dipundaknya.
Kemudian berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut, 7 polisi mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara hingga tamtama disangkakan tuduhan obstruction of justice dan seperti halnya kasus pembunuhannya, kasus tersebut sudsh dilimpahkan ke kejaksaan.
Tak kurang dari 100 personel polisi diperiksa tim kode etik Polri terkait pembunuhan Brigadir Josua tersebut.
Kasus yang mulai akan disidangkan pada 18 Oktober 2022 pekan depan, meruntuhkan kepercayaan publik pada Polri yang dicerminkan dari hasil beberapa lembaga survei yang terjun bebas dari 77 persen, ke angka di bawah 30 persen meskipun sempat meningkat kembali ke angka 56 persen setelah kasus Sambo ditangani Tim Khusus Polri bentukan Kapolri secara terbuka dan transparan.
Belum kelar kasus Sambo, kembali Polri mendapat sorotan negatif dari publik, setelah tindakan pengamanan yang tidak propered saat mengamankan pertandingan Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang membuat 132 suporter Aremania harus kehilangan nyawanya.
Gas air mata yang ditembakan oleh aparat Kepolisian, seperti yang dilansir hampir seluruh media menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa tergelap dalam dunia olahraga Indonesia ini dan bahkan dunia di era modern ini.
Apalagi dketahui dalam statuta pengamanan Federasi Sepakbola Dunia, penggunaan gas air mata di dalam stadion dengan alasan apapun adalah haram.
Terlihat jelas memang Polisi sepertinya kurang mampu menghadapi situasi tersebut, logikanya tak terlalu jalan dan pendekatannya lebih sering menggunakan otot daripada otak dan hati.
Tak heran kemudian, Presiden Jokowi sebagai atasan langsung Polri, memerintahkan pembentukan tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan, yang hasilnya akan diumumkan Jumat (14/10/22) siang ini.
Eh belum kelar benar kedua kasus ini, tiba-tiba media sosial ramai kembali dengan tingkah busuk aparat Polri kali ini terkait peredaran Narkoba yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang kini tengah dalam proses mutasi menjadi pengganti Irjen Pol Nico Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur.
Menurut siaran breaking news Kompas.TV, Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap Divisi Propam Mabes Polri.
Untuk perkara baru Polri ini, keterangan resmi dan lengkapnya akan dibeberkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Jumat (14/10/22) sore ini.
"Sore ini akan disampaikan rilis oleh bapak Kapolri," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Seperti dilansir CNNIndonesia.Com. Jumat (14/10/22).
Jika berita ini benar, sepertinya  citra Polri memang benar-benar akan mengalami degradasi lebih dalam lagi.
Kecuali ditangani sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang siapa yang terkena perkara.
Namun demikian, mereka harus tetap bisa segera berbenah secara total, harus ada kesadaran dari setiap anggota Polri bahwa institusi tersebut sedang tidak baik-baik saja.
Terkait urusan Narkoba, memang bukan hal aneh kerap melibatkan oknum Kepolisian, baik dalam hal  menggunakan atau pun terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia.
Apabila kabar tersebut benar, ini lah pertama kalinya jenderal bintang dua polisi yang ditangkap karena kasus narkoba.
Irjen Pol Teddy Minahasa sendiri, sesaat setelah diumumkan menjadi pengganti Irjen Pol Nico Afinta menjadi Kapolda Jatim sempat ramai diperbincangkan publik lantaran menurut laporan LHKPN merupakan Polisi terkaya dengan harta kekayaan lebih dari Rp.29 milyar.
Dari total kekayaannya tersebut, Rp. 25 milyar diantaranya berbentuk tanah dan bangunan di 53 tempat yang berbeda di seluruh Indonesia, mulai dari Pandeglang, Pasuruan hingga Malang.
Pastinya, kalau hanya mengacu pada pendapatan resminya sebagai anggota Polri jumlah kekayaan sebanyak itu diluar akal sehat.
Lantas dari mana kekayaan itu,.mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Karena selain Teddy hampir seluruh gaya hidup para petinggi Polri tak sejalan dengan pendapatan mereka.
