Mungkin bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berjanji saat berkampanye untuk menduduki jabatannya saat ini dalam Pilkada 2017 Â harus terlihat keren, memikat, dan bila perlu bombastis.
Salah satu janji kampanyenya yang paling bombastis dan banyak diperbincangkan serta diingat publik adalah menyediakan rumah hunian bagi warga kategori miskin di Jakarta dengan uang muka atau Down Payment (DP) 0 persen.
Saat debat pada 10 Februari 2017 Â Anies mengatakan bahwa warga Jakarta yang hidup pas-pasan dan mengontrak rumah bukan tak mampu membayar kredit rumah, tapi mereka kesulitan untuk membayar DP yang besar sekali.
Dengan dasar itu Anies-Sandi menjanjikan rumah hunian dengan DP 0 persen bagi warga kurang mampu di Jakarta.
Janji tersebut kemudian menjadi perbincangan publik lantaran janji Anies untuk menyediakan rumah hunian di Jakarta dengan skema pembayarannya seperti itu dianggap banyak pihak sebagai sesuatu yang nyaris mustahil untuk dilaksanakan.
Namun dengan keahlian tata katanya, Anies berhasil meyakinkan warga Jakarta terkait janjinya tersebut. Dan mereka mempercayainya bahkan banyak diantara mereka membela mati-matian Anies terkait janjinya yang belum tunai itu.
Tunggu punya tunggu setelah Anies resmi menjabat sebagai Gubernur DKI, janji Anies tersebut tak kunjung tunai, baru 2 tahun setelah pemerintahannya berjalan, Anies berupaya menunaikan janji tersebut dengan sejumlah modifikasi  dari janji awalnya yang luar biasa keren itu.
Kemudian 3 tahun setelah memangku jabatan Gubernur DKI, Anies memang mewujudkan rumah hunian tersebut tapi bukan bagi warga miskin Jakarta seperti yang ia janjikan dalam kampanyenya 4 tahun lalu.
Kecuali mereka yang berpenghasilan Rp. 7 juta per bulan bisa dimasukan ke dalam kategori miskin.Â
Ya salah satu syarat untuk mendapatkan rumah DP 0 persen di Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur harus memiliki penghasilan minimal Rp. 7 juta per bulan.
Dengan penghasilan sebesar itu pun, masih banyak di tolak oleh Bank DKI selaku bank yang ditunjuk untuk urusan Kredit Kepemilikan Rumah(KPR) oleh Pemprov DKI.
Menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Sarjoko, yang tak lolos verifikasi kelayakan administrasi saja hingga mencapai 13.666 orang dari sekitar 23.939 pendaftar.
Kemudian 13.666 orang tersebut diverfikasi lagi oleh pihak Bank DKI untuk dinyatakan layak mendapatkan KPR, akhirnya menurut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad, selama tiga tahun menjabat memimpin Ibu Kota, Anies hanya mampu merealisasikan program rumah DP 0 rupiah sebanyak 0,26 persen.
Padahal target awal Anies untuk memenuhi janji kampayenya Anies menargetkan 234.214 unit rumah hunian DP 0 persen.Â
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022
Faktanya hingga saat ini yang baru terbangun hanya 780 unit rusun, dan yang dihuni baru 278 unit. Ini kaya bumi dan langit, janji manis Anies ternyata berujung pahit.
Apalagi kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menemukan jejak korupsi dalam pengadaan lahan bagi proyek rumah DP 0 persen ini di Pondok Rangon Cipayung Jakarta Timur, yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 100 milyar.
Dan saat ini salah satu tersangka telah ditetapkan KPK yakni Yoori C Pinontoan, Dirut BUMD Â Sarana Jaya yang ditugaskan untuk menyediakan lahan bagi proyek tersebut.
Terakhir, kabarnya janji Anies terkait rumah DP 0 persen ini harus kembali mengalami revisi.
Menurut anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari, dalam draft  perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022
Pemprov DKI memotong target pembangunan rumah DP 0 persen dari 232.214 unit menjadi hanya 10.460 unit.
"Target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," kata Eneng seperti dilansir Kompas.Com, Jumat (12/03/21).
Selain itu, Eneng juga mengungkapkan, ada perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami.
Di Perda RPJMD, program tersebut bisa diikuti oleh warga berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.
Namun, dalam draft perubahan RPJMD, Anies menaikan batas minimal penghasilan menjadi Rp. 14 juta per bulan.
Jadi makin jelas saja, janji Anies terkait rumah hunian ber-DP 0 persen itu hanya sekedar untuk terlihat bombastis saat kampanye tanpa memiliki niat atau kapabilitas untuk menunaikannya.
Di wilayah mana di Indonesia ini yang menyebutkan bahwa mereka yang bergaji Rp 14 juta per bulan adalah kategori masyarakat miskin.
Tanpa bantuan pemerintah manapun mereka yang berpenghasilan sebesar itu bakal berkemampuan untuk memiliki rumah.
Akh Anies  aya aya wae...Â
