Demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir rusuh Kamis (07/10/20) lalu. Sepertinya akan berbuntut panjang.
Disinyalir kerusuhan yang terjadi dalam aksi menyuarakan pendapat tersebut didisain oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan pemerintah.
Hampir semua kepala daerah dan pihak aparat keamanan di daerah-daerah yang sempat rusuh menyatakan ada pihak ke-3 yang bergabung dalam aksi tersebut.
Pihak ke-3 tersebut adalah mereka yang tak masuk dalam kategori buruh dan mahasiswa. Entah dari mana munculnya tapi yang jelas merekalah yang tampak melakukan provokasi dan berbagai aksi anarkis dan vandalisme hingga menyebabkan sejumlah fasilitas umum di berbagai daerah itu rusak berat.
Sinyalemen ini pertama kali muncul saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya bahkan ia dan jajaran pemerintah mengklaim sudah mengetahui siapa dalang dibalik aksi rusuh itu.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga dalam salah satu program di TV Nasional, Kamis (8/10/2020). Seperti yang dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Pihak Kepolisian saat ini tengah melakukan peyelidikan terkait hal tersebut. Di Jakarta pihak Kepolisian telah menahan 1.000 orang yang diduga terlibat kerusuhan yang sempat terjadi di Persimpangan Harmoni, kawasan Patung Kuda, Bunderan Hotel Indonesia hingga Jalan Jenderal Sudirman.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus seperti yang saya nukil dari Kompas.Com mereka merupakan bagian dari kelompok Anarko, yang datang hanya untuk membuat rusuh Jakarta.
"Mereka memang pengangguran yang datang dari beberapa daerah, baik menggunakan kereta api dan truk-truk. Saat kita ini kita lakukan pemeriksan, mereka pengangguran semuanya," ujar Yusri.
Selain itu, para pendemo juga datang dari kalangan pelajar menengah atas yang sebenarnya sama sekali tak memahami UU Ciptaker, dan mereka datang dari luar Jakarta.
Beberapa di antara mereka mengaku bahwa datang ke Jakarta setelah diajak melalui media sosial dan aplikasi chat Whatsapp. Mereka diiming-imingi imbalan sejumlah uang untuk turut serta dalam aksi demonstrasi ini.
