Di sisi hukum, bagaimana Jokowi melakukan revisi UU KPK menjadi UU no 19 tahun2019 tentang KPK yang kemudian memang terbukti melemahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tekanan dari masyarakat saat itu tak membuat Jokowi bergeming ia tetap meloloskan UU tersebut untuk di sahkan oleh DPR.
Bisa jadi ini dikenang sebagai warisan Jokowi untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kasus Harun Masiku yang buron kasus korupsi dan merupakan salah satu kader Partai-nya PDIP hingga kini belum jelas ujung pangkalnya.
Kemudian polemik terkait ekspor bibit lobster  yang ternyata terungkap merupakan cara beberapa pihak sebagai upaya bagi-bagi jatah, dibiarkan terus ramai bergaduh.
Tentunya kita masih ingat saat Jokowi berujar saat menunjuk para pembantunya tersebut bahwa tak ada visi misi para menteri yang ada visi misi presiden.
Artinya boleh dong saya jadi berasumsi bahwa seluruh polemik tersebut atas sepengetahuan Presiden, dan Jokowi sebagai Presiden diam saja.
Ketika kemudian ia melontarkan kemarahannya dalam sidang kabinet yang videonya viral dan diketahui publik karena para menterinya tak mampu belerja sehingga ia mengancam  akan melakukan reshuffle, banyak pihak yang meragukan kesungguhan ancaman tersebut.
Dan benar saja tak lebih dari seminggu isu reshuffle itu dimentahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyatakan bahwa karena sudah ada progres signifikan dari para menteri Jokowi maka reshuffle menjadi tak relevan lagi.
Padahal menurut survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas seperti dilansir Kompas.com  yang dilaksanakan pada 7 hingga 11 Juli 2020 dengan responden 587 orang di 23 Provinsi.
87,8 persen diantaranya  menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi Covid-19 beserta segala dampaknya.
