Disisi sosial, kita harus memahami bangsa kita itu mudah panik, belum lagi kabar hoaks, panic buying kemungkinan terjadi lagi.
Penjarahan bisa saja terjadi dalam kondisi panik,akhirnya chaos bisa terjadi. Diujungnya virus menyebar lebih cepat negara dalam krisis.
Mungkin dengan dasar perhitungan-perhitungan ssperti itu Jokowi memutuskan untuk tak.melakukan lockdown baik secara parsial per daerah apalagi nasional.
Selain kebijakan lockdown, Jokowi pun menekankan bahwa setiap daerah harus menjamin bahwa transportasi umum harus tetap tersedia normal dan beroperasi seperti biasa.
Dan setiap apapun keputusan daerah terkait COVID 19 harus dikomunikasi kan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat.
Hal ini menurut saya karena Presiden sudah membaca dan melihat ada kepala daerah yang kerap memutuskan kebijakan yang diakuinya ssbagai bagian dari upaya menahan penyebaran pandemi COVID 19 tanpa kajian dan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang diumumkan hari Minggu (15/03/20) mengenai pembatasan transportasi umum yang ada di DKI, MRT, LRT, dan Trans Jakarta.
Kebijakan Anies terkait transportasi ini mungkin tujuannya baik namun eksekusi yang dilakukannya hari Senin (16/03/20) ini menjadi blunder besar.
Social distancing seperti yang diharapkan tak terjadi karena penumpukan penumpang di setiap halte  MRT, LRT, dan Trans Jakarta.
Anies lupa bahwa sebagian besar kantor masih memberlakukan sistem kerja seperti biasa, belum melakukan sistem kerja dirumah.
Nah, kedepan sesuai ucapan Presiden Jokowi tadi hal ini tak boleh terjadi lagi.
