Kayanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tak putus dirundung gaduh. Baru saja proses revitalisasi Plaza Selatan Monas kelar gaduhnya, datang lagi kegaduhan lain, kali ini sambungan polemik dari  rencana gelaran Formula E.
Seperti diketahui ajang balap mobil listrik Formula E rencananya akan digelar di sekitar Medan Merdeka pada bulan Juni 2020.Â
Sempat tak diberikan  izin untuk menggunakan Kawasan Medan Merdeka sebagai lintasan balapan oleh Komisi Pengarah Medan Merdeka, yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam mengawasi kawasan Medan Merdeka.Â
Walaupun tak lama kemudian, entah apa yang terjadi Komisi Pengarah mengeluarkan izin pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara ajang balap mobil listrik ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno  yang juga merupakan Ketua Komisi Pengarah  akhir Januari 2020 lalu sudah menandatangani Surat nomor B-3/KKPKMM/02/2020
Surat tersebut merupakan surat izin untuk menggunakan kawasan Medan Merdeka sebagai lintasan balap Formula E.
Selepas  izin tersebut turun , Panitia Penyelenggara Jakarta Eprix beserta Formula E Operation, dan tim perancang sirkuit langsung melakukan tinjauan lokasi.
Bahkan bocoran rencana sirkuit sudah beredar luas. Muncul beberapa versi layout sirkuit.
Panjang lintasan disiapkan sepanjang 2,6 km dengan 11 tikungan. 4 tikungan ke arah kiri dan 7 tikungan ke arah kanan. Posisi start dan finish akan berada di sisi selatan Monas.
Eh, di tengah persiapan tersebut, polemik yang ditaksir bakal berujung gaduh kembali terjadi.Â
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  ke Sekretariat Negara atas dugaan manipulasi rekomendasi.
"Kami sebagai ketua dewan dari Fraksi kami melihat ada manipulasi lagi, bahwa seakan-akan kepala cagar budaya Pak Mundardjito ini mengiyakan padahal belum dikonfirmasinya. Ini kan juga saya bertanya kepada Pak Setneg kok dibolehkan," kata dia di kantor Kemensesneg, Kamis (13/2/2020). Seperti yang dilansir Liputan6.com
Menurut Prasetio, Setneg tak.mengetahui bahwa telah terjadi dugaan manipulasi  Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
Ia kecewa manipulasi surat rekomendasi TACB itu bisa terjadi. Menurut dirinya Anies Baswedan telah melakukan kebohongan publik.
Prasetio Edi menyatakan bahwa setelah dikonfirmasi ternyata Ketua TACB tak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.
Padahal pihak Setneg berpikir bahwa Anies dan Pemprov DKI sudah izin kepada tim cagar budaya
"Pihak Setneg pikir dia (Anies) sudah izin kepada tim cagar budaya. Itu cagar budaya loh. Ternyata enggak," kata Prasetyo.
Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerahnya Saefullah , kemudian membantah bahwa Anies Baswedan telah melakukan kebohongan publik terkait surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta kepada Setneg.
Namun ia mengakui ada kesalahan surat yang dikirimkan ke Setneg. Kesalahan itu terkait surat rekomendasi yang seharusnya diberikan oleh Tim Sidang pemugaran (TSP).
Namun dalam surat Anies terulis, rekomendasi itu diberikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
Saefullah kemudian mengatakan bahwa ini hanya salah ketik dan tinggal diperbaiki saja.
"Enggak ada (manipulasi), kesalahan itu kan siapa saja bisa salah," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (14/2/2020). Seperti yang saya kutip dari Kompas.com.
Akh, salah ketik lagi, rasanya salah ketik menjadi sesuatu yang biasa saja padahal surat itu  merupakan surat resmi dari Gubernur DKI Jakarta.
Apakah saat ia menandatangani surat itu tak dibaca dulu, dan ini bukan kali pertama lho. Masih ingat lem Aibon saat penyusunan RAPBD 2020 akhir tahun 2019 lalu.
Alasannya sama "salah ketik", pusing ya pak Anies.? Kok salah terus sih......
Sumber.
