Arah kebijakan sebuah rezim biasanya akan mulai di ukur publik saat 100 hari mereka mulai menjalankan roda pemerintahan.
Entah dari mana awalnya 100 hari jadi ukuran, mungkin ya enak aja angkanya "100 hari'. Â 100 hari artinya 3 bulan 8 hari.
Waktu yang sangat pendek untuk sebuah pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misinya.
Walaupun publik sebenarnya tak berharap melihat hasil yang utuh dalam waktu sependek itu, namun paling tidak arahnya sudah mulai kelihatan. Â
Bangunan pemerintahan Jokowi jilid II sudah mulai teraba arahnya, fokusnya tetap ekonomi. Jokowi terlihat ambisius membuat rakyatnya sejahtera dengan caranya dia.
Walaupun terkadang selama 3 bulan pertama masa pemerintahannya  ada beberapa kebijakan-kebijakan yang terlihat  seperti tak memihak rakyat.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan misalnya, namun saya pikir itu mungkin bitter sweet lah. Untuk membuat politik anggaran menjadi lebih sehat dan ke depan bisa mendrive ekonomi bisa maju lebih cepat.
Kita tunggu juga arah omnibus law yang digadang-gadang bakal memangkas berbagai aturan yang tumpang tindih guna memuluskan pertumbuhan investasi yang tinggi.
Bagaimana praktek di lapangan berbagai kartu Pra Kerja Jokowi, yang rencananya  bulan diakhir kuartal I 2020 akan segera bergulir.
Sebetulnya arah kebijakan Pemerintahan Jokowi ini boleh lah dikatakan baik, walaupun keseimbangan prioritas sektor masih timpang.
Ekonomi masih jadi panglima sektor lain hanya menjadi pendukungnya. Saya sih sebenarnya lebih mengkhawatirkan personalia di Kabinet Indonesia Maju.
