Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Analyst

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Ketika Yasonna Laoly Menjadi Liabilitas bagi Pemerintahan Jokowi

22 Januari 2020   16:19 Diperbarui: 22 Januari 2020   16:17 294 11 5 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Ketika Yasonna Laoly Menjadi Liabilitas bagi Pemerintahan Jokowi
Jabarekspres.com

Yasonna Laoly datang menghadiri pembentukanTm Hukum Khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) dengan mengenakan seragam partai ia duduk bersebelahan dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP untuk Urusan Luar Negeri Saleh Basarah.

Pembentukan tim hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan PDIP dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu Kader PDIP Harun Masiku.

Tim hukum yang dibentuk Yasonna Laoly sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan, akan mengkaji dan mengurus persoalan hukum terkait komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku yang merupakan Kader PDIP. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Pembentukan Tim Hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan bagi partai berlambang banteng ini dari berbagai implikasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Termasuk diantaranya proses penggeledahan yang dilakukan oleh para penyelidik KPK.

Selain itu juga Tim Hukum ini akan melaporkan pemberitaan media yang dianggap memojokan PDIP terkait penggeladahan dan aktivitas pencarian Harun Masiku oleh penyelidik KPK ke Dewan Pers.

Yasonna menegaskan bahwa dirinya tak masuk ke dalam tim hukum tersebut. "Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya, membentuk tim hukum. Waktu kami bentuk, saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukumnya, koordinatornya Pak Teguh Samudra," kata Yasonna di Yogyakarta, Jumat (17/1/2020) pekan lalu, seperti yang dilansir Tirto.id.

Namun tetap saja kehadiran Yasonna Laoly dianggap sebagai sesuatu yang tidak patut, karena dirinya bukan hanya sebagai Kader PDIP, tapi juga sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Yasonna membantah bahwa dirinya mencampuradukan tugasnya sebagai Menkumham dan Kader PDIP. "Pakaian saya jelas menunjukan itu, pakaian saya saat itu ya seragam partai kan? saya menanggalkan jabatan saya sebagai Menkumham saat itu," ujarnya.

Ya bebas saja sih sebenarnya mau ngomong apa juga, toh mereka sedang berkuasa. Jujur saja untuk kasus korupsi yang melibatkan kader partai saat berkuasa, saya lebih mengapresiasi sikap Partai Demokrat dalam menyikapi para petinggi partainya yang terjerat Korupsi.

PDIP terlihat overacting, hingga membuat masyarakat jadi bertanya-tanya "kok sampai segitunya melindungi Harun Masiku" atau ada pihak lain yang dilindungi selain Harun Masiku?

Terkait sikap Yasonna ini berbagai pihak mengkritik kehadiran Yasonna dalam pembentukan Tim hukum PDIP tersebut. Feri Amsari Pakar Hukum tata Negara dari Universitas Andalas Padang, menyatakan seharusnya loyalitas terhadap partai berhenti ketika Yasonna di dapuk sebagai pejabat publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN