Langkah peningkatan pengawasan maritim melalui TNI AL dan Bakamla (poin 1) adalah bentuk koordinasi di lapangan. TNI AL fokus pada ancaman kedaulatan yang bersifat militer dan state-based threat, sementara Bakamla fokus pada penegakan hukum dan keamanan laut sipil.
Namun, koordinasi ini meluas hinga ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Patroli gabungan dan operasi penangkapan kapal asing ilegal (IUU Fishing) yang dipimpin KKP seringkali didukung oleh kapal TNI AL atau Bakamla. Sanksi pembakaran kapal asing, yang merupakan tindakan hukum, berfungsi ganda sebagai deterrence (efek gentar) keamanan (TNI Angkatan Laut, 2024). Tindakan hukum ini menjadi legitimasi sipil atas penggunaan kekuatan, sehingga memperkuat posisi Indonesia di mata hukum internasional.
B. Peran Sentral Kemenko Marves
Penguatan tata kelola lintas lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves (poin 3) adalah kunci utama. Kemenko Marves bertindak sebagai integrator strategis, memastikan bahwa:
- Target Pertahanan (menjaga kedaulatan) tidak bertentangan dengan Target Ekonomi (mengembangkan perikanan dan migas).
- Pembangunan Infrastruktur (Pangkalan Terpadu) didukung oleh Aspek Lingkungan (keberlanjutan sumber daya).
Ini adalah contoh koordinasi top-down yang memfasilitasi aliran informasi dan pengambilan keputusan bersama, mengubah kebijakan sektoral yang terfragmentasi menjadi satu visi maritim terpadu.
Elemen Kepemimpinan Strategis: Visi dan Keberanian
Strategi sebagai cipta tata kelola memerlukan kepemimpinan strategis yang berani dan visioner. Ini tercermin dari dua langkah utama:
A. Pembangunan Pangkalan Terpadu (Strategic Commitment)
Keputusan Pembangunan Pangkalan Terpadu di Natuna (poin 2) adalah manifestasi kepemimpinan strategis yang tidak kompromi. Langkah ini menunjukkan:
- Komitmen Jangka Panjang: Alokasi sumber daya yang masif dan permanen di wilayah terdepan.
- Proyeksi Kekuatan: Pangkalan terpadu memungkinkan Indonesia memproyeksikan kekuatan response time dan endurance operasional yang lebih baik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Dunnigan, 2017).
Ini adalah sinyal tegas kepada aktor eksternal bahwa klaim Indonesia didukung oleh aset fisik dan operasional yang signifikan---sebuah bentuk deterrence melalui kehadiran permanen.
B. Diplomasi Pertahanan dan Ekonomi Biru (Smart Power)
