INTUISI DAN MASALAH RELATIVITAS AKHLAK DALAM BINGKAI PANCASILA
Intuisi secara definitif menurut Day menyatakan, intuisi adalah sebuah proses non-linier dan non-empiris dalam memeroleh serta menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan Adnya keberadaan Intuisi sebatas membuat adanya hal-hal yang sifatnya sebatas subjektif dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif guna menyelesaikan suatu masalah yang kompleks apalagi membahas mengenai relativitas akhlak dalam bingkai Pancasila.
Secara etimologi kata akhlak adalah bentuk jamak kata khuluqyang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti. Tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dan timbul dari manusia dengan sengaja. Tabiat atau watak muncul karena hasil perbuatan yang diulang-ulangsehingga menjadi biasa. Sedangkan relatifitas akhlak adalah parameter baik atau buruknya sebuah hak
Pancasila selaku Philosophy Conlacht dan sumber dari segala sumber hokum yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya diterapkan secara penuh dalam kehidupan bernegara di Indonesia.Â
Namun, pada faktanya di Indonesia banyak sekali fenomena-fenomena yang jauh dari adanya  nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Fenomena-fenomena yang ada seperti adanya Pendidikan bagi orang kaya padahal dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan dan pemerintah wajib membiayai itu tanpa pandang bulu, adanya isu SARA terhadap orang papua seolah-olah tambah menguatkan betapa tidak diterapkannya Pancasila di negara ini dan tidak sesuai dengan konsep trisakti yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno yakni Berdikari dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi dan Berdikari dalam Kebudayaan.
Hal ini membuat penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal materi intuisi dan masalah realitivitas akhlak dalam bingkai Pancasila memiliki kontradiksi didalamnya sehingga tidak akan dapat menemukan sebuah konklusi dikarenakan terdapat subjektifitas dan ketidak sinkronan Pancasila dalam penerapannya.
Referensi :
Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Mauli Saelan, Penjaga Terakhir Soekarno
Sriningsih, Apakah Intuisi Dapat Menghindarkan Diri Dari Perilaku Berisiko?, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Hasan Basri, PEMBINAAN AKHLAK DALAM MENGHADAPIKENAKALAN SISWADI MADRASAH TSANAWIYAH BUKHARI MUSLIMYAYASAN TAMAN PERGURUAN ISLAM (YTPI)KECAMATAN MEDAN BARUKOTA MEDAN , 2018
