100 Hari Jakarta di Bawah Heru Budi Hartono, Capaian dan Catatan

Tak terasa tepat 27 Januari 2023, DKI Jakarta sudah 100 hari dipimpin oleh seorang Penjabat Gubernur, yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang kelak akan menjabat hingga Gubernur dan Wakil Gubernur definitif yang terpilih di Pilkada November 2024 nanti dilantik. Kemendagri memberikan sinyal bahwa pejabat terpilih Pilkada 2024 akan dilantik sekitar bulan Maret 2025 menyesuaikan dengan pejabat yang terpilih di Pilkada 2020 yang dilantik pada Maret 2021. 

Tentu sangat lama sekali bukan? Beliau bekerja dari Oktober 2022 ketika Gubernur Anies Rasyid Baswedan telah tuntas menjabat 5 tahun dengan Wakilnya yang dilantik 2020 lalu yaitu Ahmad Riza Patria. PR berat dan besar menanti mengingat Jakarta adalah kota yang keras kalau kata para pendatang. Masalahnya selalu 3 kata : banjir, macet dan tatakota yang belum kunjung selesai dan masih perlu sebuah sentuhan yang panjang. 

Harus diakui kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan menuai segenap pencapaian yang bisa dibilang prestasi sekalipun menuai kontroversi. Lumrah dalam sebuah perjalanan politik apalagi dia eksekutif alias execute the policy to develop, to govern and to empower. Jadi wajar saja selalu ada like dan dislike toh demokrasi membebaskan semua pihak untuk berpandangan dan tidak semuanya juga dipuaskan oleh sebuah policy sebagai buah dari power atau kekuasaan. Singkatnya 100 hari memang baru permulaan, selalu jadi patokan sebuah gebrakan. Lantas apakah efektif setelah kita melihat secara periodik tersebut. Jalan masih panjang lagi

Heru Budi Hartono dilantik atas pengalaman, dia memang sudah berkiprah sangat lama di Jakarta. Hampir 25 tahun dihabiskan di Pemprov bahkan pernah menjadi Walikota di Jakarta Utara pada masa kepemimpinan Joko Widodo, jelas saat itu isunya adalah Stadion BMW yang kini menjadi JIS lalu ada penataan waduk seperti Pluit dan Giant Sea Wall saat itu yang perlu dikawal. 

Belum lagi menjadi Kepala BPKAD alias Menkeu-nya DKI dimana dia bertindak dalam memastikan pengelolaan anggaran bisa berjalan sebagaimana mestinya. Singkat cerita dia dilantik di Kemendagri, dan dia melakukan berbagai terobosan berdasarkan pada janjinya yaitu memastikan arahan Presiden terkait banjir, macet dan tataruang kota bisa berjalan secara maksimal yang tentunya perkuat sinergitas dengan Pemerintahan Pusat. 

Poin disini menegaskan bahwa ada semacam jarak antara DKI dan Pusat di kepemimpinan sebelumnya. Insightnya jelas adalah soal program Normalisasi Ciliwung yang tersendat sejak 2018 lalu, dimana tidak ada pembebasan lahan berjalan di masa Anies Baswedan. Kepemimpinan sebelum Anies hingga 2017 sudah mewariskan sekitar 61 persen progres pembangunan namun 39 persen belum tuntas dikarenakan soal lahan. 

Heru berjanji untuk menuntaskan, kemudian dia juga bersikap seolah antitesa Anies dimana selama ini sumur resapan sebagai drainase vertikal dinilai kurang efektif sehingga sebenarnya resapan yang alami alias drainase secara horizontal yaitu 'air dibuang kelaut bukan masukkan ke tanah' juga diperhatikan dengan percepatan pelebaran dan pembangunan drainase di sebagian ruas jalan di Jakarta guna memastikan banjir besar yang akan terjadi akhir 2022 hingga awal 2023 nanti. 

Kemudian mempercepat penyelesaian waduk atau ruang limpah sungai yang diwarisi Anies salah satunya di Jagakarsa Brigif yang tersisa 80 persen berikut titik lain agar segera dituntaskan guna membebaskan kawasan cekungan di selatan Jakarta dari banjir besar. 

Untuk banjir, harus diakui memang fokus Heru sejauh ini adalah di masalah tersebut. 100 hari kerja bisa dikatakan banyak terfokus disitu, misalkan juga soal sodetan ciliwung yang dituntaskan pembebasan lahannya sehingga bisa eksekusi. Kedepannya April 2023 bisa segera diresmikan. Berikut juga proses relokasinya ke Rusun eksisting maupun yang direncanakan akan dibangun di kawasan Margasatwa Ragunan, karena potensi relokasi akan sangat besar, selain yang sudah berKTP DKI dan SHM mendapatkan ganti untung berupa uang sesuai harga pasar. 

Belum lagi dukungan Pusat berupa Waduk Ciawi dan Sukamahi yang sudah rampung kedepannya bisa meminimalisir. Lalu PR selanjutnya bukan hanya Normalisasi Ciliwung, harapannya juga mengoptimalkan pintu airnya dan ruas sungai lain seperti Krukut, Mookervart, Pesanggrahan, Angke, Sunter, dsb bisa juga dinormalisasi mengingat banjir juga terjadi disitu.

Untuk urusan macet, Heru tidak banyak berkata dan cukup apresiasi kepemimpinan Anies dalam integrasi transportasi melalui Jaklingko yaitu integrasi dengan account based ticketing supaya tarifnya terjangkau. Jika Anies masif dalam penataan angkutan kota sekelas Mikrotrans kedepannya juga segera dipercepat agar semua angkot bisa bertransformasi. Apalagi integrasi tiket juga sudah sesuai dengan arahan Presiden dalam ratas di 2019 lalu.