Indonesia saat ini masih dilanda wabah virus Covid-19. Hampir seluruh wilayah Indonesia terkena dampaknya. Covid-19 merupakan salah satu virus yang menyebabkan gangguan pada sistem pada pernapasan, infeksi pada paru-paru, hingga kematian. Hingga kini masih banyak penambahan jumlah masyarakat yang terpapar. Di setiap daerah peningkatan jumlah kasus berbeda antara satu dengan yang lainya. Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi yang mulai kewalahan, sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur pun kebakaran jenggot menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan besar. Kini, sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah dan sistem baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 Tentang "Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)", Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional; perubahan sistem Ujian Sekolah; perubahan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan penetapan belajar dari rumah (pembelajaran daring). Â Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di masyarakat.
Pada mulanya kebijakan ini dirasa membawa dampak positif di masa awal pandemi. Wali murid dan pegiat pendidikan menilai bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Hal positif lain nya adalah adalah guru dan siswa menjadi lebih mampu dalam menggunakan aplikasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih fleksibel sebab bisa dilaksanakan di rumah dan bisa dilaksanakan di mana saja. Selain itu pembelajaran ini tentu juga memiliki dampak negatif bagi yang menjalankannya.
Kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan pertama digadangi oleh wali murid yang merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar. Khususnya, untuk siswa TK dan SD, yang mana peran wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Pembelajaran dirasa tidak efektif karena siswa menganggap "rumah" adalah tempat untuk bermain dan bersantai. Wali murid yang tidak mawas teknologi juga agaknya turut pening dengan pembelajaran daring yang serba digital.
Kegelisahan kedua datang dari pengajar yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif. Beberapa materi ajar khususnya materi praktek tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pengajar juga belum memiliki pengalaman dan bekal cukup dengan sistem pembelajaran daring sehingga cara dan media mengajar masih cenderung repetitif dan kurang inovatif. Biaya internet yang membengkak juga digelisahkan, terlebih subsidi internet dari pemerintah dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa. Tak lupa para siswa, khususnya mahasiswa, juga mengeluhkan pembelajaran daring. Salah satu permasalahan yang paling dikeluhkan adalah kendala sinyal yang kurang stabil terutama di daerah perdesaan terpencil sehingga mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar.
Lalu, apakah pembelajaran secara daring adalah sebuah solusi atau malah menjadi masalah?.Â
Tentu merupakan hal yang sangat dilematis jika harus menilai apakah kebijakan daring ini merupakan sebuah solusi atau masalah karena masih terdapat pro kontra dikalangan masyarakat, tenaga didik dan pelajar. Namun yang harus dipahami adalah tujuan dari kebijakan ini sebenarnya memang untuk memberikan solusi bagi semua, guna mencegah penularan virus agar tidak semakin masif. Namun, dalam implementasi nya permasalahan mulai muncul seiring dengan berjalan nya waktu. Jadi, kegiatan pembelajaran daring ini bukan soal solusi atau masalah, tapi tentang partisipasi kita semua dalam memperbaiki sistem pembelajaran nya secara bersama-sama.
Saat ini laju pertumbuhan kasus positif covid-19 semakin parah, akibatnya kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan akan dilakukan secara tatap muka pada bulan juli ini harus dibatalkan untuk sementara waktu terutama di daerah Jawa-Bali yang sedang menjalankan PPKM darurat sampai tanggal 21 Juli mendatang. Hal ini membuat kegiatan belajar mengajar harus kembali dilaksanakan secara daring.
Hal yang harus menjadi fokus pemerintah, pelajar, tenaga didik, dan seluruh lapisan terkait adalah memastikan seluruh permasalahan pembelajaran daring dapat segera teratasi, mulai dari minimnya akses internet, ketiadaan gawai yang memadai, kurangnya fasilitas belajar, tingginya biaya kuota, jaringan tidak stabil di beberapa daerah sampai beban tugas yang tidak proporsional dan permasalahan lainnya. Di tengah situasi ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, dan bukan pula tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Semua steckholder harus terlibat langsung dengan memberikan informasi yang tepat, komunikasi yang baik dan harus diikuti dengan aksi nyata, sampai pandemi ini benar-benar berakhir dan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bisa kembali dilaksanakan.
