Karl Popper (1902–94), J. L. Talmon dan Hannah Arendt menagnggap ideologi sebagai instrument control memastikan yang subordinat tunduk pada yang berkuasa. Munculnya totalitarianism dan perang dingin, ideologi sebagai ‘closed’ system of thought, monopoli kebenaran dan menolak oposisi dan perbedaan. Berkebalikan dengan liberalism yang mengedepankan individual freedom, dan doktrin konsevatisme dan social demokrasi yang mendasarkan pada prinsip liberal dan bersifat ‘open’.
Kemudian ideologi pada partai politik di Indonesia yang telah lama menduduki kekuasaannya di Indonesia yakni:
Pada ideologi partai PDIPerjuangan sejatinya bahwa mereka memiiki ideologi Marhaenisme dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan Soekrano. Kemudian sebagai interpresntasinya bahwa telah ada personafikasian rakyat kecil yang telah memiliki khalayak sebuah tanah yang digarapnya sendiri dan memiliki hasil yang mencukupi kehidupan kebutuhan keluarganya. marhaenisme di ambil dari teori dialektika yang dikembangkan oleh Hegel dan didukung oleh Karl Marx dan F. Engels.
Maka analisa marxisme menjadi pintu masuk untuk membedah lebih dalam marhaenisme Soekarno. PDIP di anggap sebagai partai politik yang memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme. Pancasila yang bermatra pada sosionasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan.
Marhaenisme sebagai prinsip politik Soekarno pun menjadi materi yang diberikan ke seluruh kader PDIP. Dengan kata lain disini bahwa pandangan atas prisneip marhaenisme memiiki titik tolak atas analisa masxist nyatanya sebagai sebuah ideologi bahwa kritisi ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat adalah sebuah bentuk akibat dari ekonomi liberalkapitalis yang menjadi pedoman PDIP. Dengan demikian kedudukan dari marheinisme sejajar dengan sosialisme.
Lanjutnya dalam salah satu partai lainnya yakni tentang partai PKS yang dimana merupakan awalan dari sbeuah gerakan sosial tarbiyah, yang memiliki sejarahanya dengan ide dan pemikiraan dari tokoh yang berpengaruh terhadap partainya, yakni Mohammad Natsir dan transnasionalisme, kemudian PKS ternyata telah memiliki pergabungan antara dua sifat yang berbeda dengan organisasi atau gerakan sosial maupun partai yang lainnya di Indonesia. Mereka ternyata secara fasih menolak adanya pemisahan agama dan Negara (sekularisme). Karenanya menurut mereka dianggapnya tidak relevan dan tidak sesuai ajarannya yangdimana Negara Indonesia itu mengakui adanya ketauhidan.
Jadi menurut mereka NKRI adalah Indonesia yang memiliki berKetuhanan Yang Maha Esa. Dengan partai PKS, mereka dapat mendirikan jatidirinya terhadapa keidupan yang berlaku di masyarakat dengan tata Negara. Namun, nampaknya dalam idelogi pancasila mereka tidak terlihat sebuah asumsinya. Ternyata sikap mereka terhadap pancasila masih dibilang labil dan dilematis. Nyatanya visi misi mereka tidak mendukung adanya pancasila dengan teguh sebagai dasar Negara. Karena mereka lebih mengutamakan syariat Islam dalam ajarannya walaupun sebagian mereka membantah jikalau pancasila itu nyatanya tidak ada di visi misi PKS.
Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut PKS, Indonesia adalah NKRI yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Secara formal kepartaian, PKS berusaha menyesuaikan diri dengan norma kehidupan tata negara, tetapi simbol-simbol nasionalisme (Pancasila, UUD 1945) tidak tampak dalam platform. Sikap dan posisi PKS tentang Pancasila dipandang masih dilematis. Asas, visi dan misi PKS tidak sepenuhnya mendukung tegaknya Pancasila sebagai dasar negara.
Nyatanya timbul sebuah jawaban dari kesemuanya yang telah di jelaskan di atas bahwa menunjukkan adanya realitas politik kontemporer terhadap partai-partai yang ada di Indonesia itu jelas memegang teguh ideologinya masing-masing. Adanya pula pembagian tiap ideologinya dengan kata lain, PDIP,Golkar, Nasdem, PPP, Hanura,PKB, Perindo dan PSI yaitu berbasis Nasionalisme dan sedangkan Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat berada pada basis islamis. . dengan demikian bahwa sebuah kondisi perspektif ide dasar yang kepartaian terbentuk baik secara struktural (legal-formal) maupun kultural (basis massa) bisa disimpulkan terjadi revolusi politik.
DAFTAR PUSTAKA
Asep Nurjaman, “Peta Baru Ideologi Partai Politik Indonesia,” Jurnal Bestari
