"Aku akan bersama petani, apapun dan bagaimanapun caranya" [Pocet]
Riuh sekali keluh kesah petani dilaman pemberitaan dan di banyak grub di media sosial menyusul langkanya salah satu kebutuhan penting dalam pertanian yaitu pupuk. Menindaklanjuti kebijakan pencabutan subsidi pupuk oleh pemerintah berdampak bukan hanya kepada harga, melainkan juga pada keberadaan pupuk itu sendiri. Petani di banyak kesempatan mengekspresikan kekesalan terkait masalah ini.
Mulai dari curhat di laman media sosialnya, juga langsung melakukan unjuk rasa hadapan umum. Melihat dinamika tersebut, memang seakan-akan yang di rasakan banyak petani adalah kesulitan dalam menjalankan kegiatan tanam menanamnya, karena salah satu kebutuhan "pokoknya" dalam bertani tidak lancar seperti sebelumnya.
Berbicara tentang pupuk, memang kebijakan pemerintah hari ini menuai pro dan kontra. Petani secara umum memang menghendaki ketersediaan pupuk yang mudah dan murah (bersubsidi).
Disisi lain, pemangku kebijakan memberikan alasan pencabutan subsidi diharapkan agar petani tidak manja (dengan subsidi) dan bergantung kepada pupuk (kimia). Entah, bagaimana kondisi yang sebanarnya dilapangan. Penulis tidak bisa memberikan pembelaan secara penuh kepada petani.
Karena memang dalam konsep pembangunan pertanian yang di anggap paling ideal hari ini adalah pertanian yang seharusnya tidak tergantung penuh kepada pupuk atau bahan kimia lainnya dalam menjalankan usaha tani. Tanah negeri ini sebagian besar lahan produktifnya sudah banyak yang kesakitan.
Karena pengaruh penambahan bahan kimia yang secara terus menerus dari tahun ketahun. Sehingga banyak kasus lahan resisten aproduktif, sehingga dari waktu ke waktu membutuhkan bahan kimia tambahan (pupuk, dll) yang juga perlu di terus di tingkatkan, yang pada akhirnya menjadikan lahan tidak mampu berproduksi maksimal walaupun input yang di berikan sudah maksimal.
Disisi lain, alasan yang diberikan pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memang masuk akal. Terkait usaha memandirikan petani dengan cara mencabut subsidi pupuk.
Hanya saja, yang menjadi keberatan adalah tindak lanjut dari kebijakan yang anggap petani memberatkan tersebut tidak di ikuti dengan kebijakan yang mendukung agar petani benar mampu memaksimalkan sarana yang semakin di batasi tersebut.
Contohnya, subsidi pupuk di cabut, tapi tidak di ikuti dengan program pemandirian petani melalui program lain. Entah pendampingan, atau bantuan pupuk "organik" atau yang lainnya.
Dari hal ini, walaupun kebijakan yang di ambil pemerintah dianggapnya rasional tapi akan menimbulkan banyak presepsi negatif di kalangan petani dan intelektual. Anggaran yang sudah di potong untuk mensubsidi pupuk, dilarikan kemana?
