Uforia gerakan mahasiwa subur tumbuh beberapa waktu ini. Bersamaan dengan itu, ketar ketir kabinet pemerintahan yang memasuki masa injury time juga muncul. Beberapa mentri pak presiden angkat bicara terkait apa yang sedang mahasiwa suarakan. Mulai dari menjelaskan apa yang sedang menjadi kekisruhan sampai kepada menjustifikasi gerakan di tunggangi gerakan radikal.
Berbicara point kedua permasalahan dari diatas, sepertinya hal tersebut perlu untuk tidak di diamkan begitu saja. Karena pernyataan salah satu mentri terkait pernyataan penunggangan didalam gerakan teman-teman mahasiswa ini adalah pernyataan yang terkesan kejam.
Tafsir yang paling bisa dinarasikan dari pernyataan tersebut adalah ke pengecutan pemerintah menanggapi apa yang sedang mahasiwa lakukan.
Karena selain jauh dari konteks apa yang sedang mahasiwa tuntut, pernyataan tersebut juga tendensius untuk membenam apa yang sedang mahasiwa perjuangkan.
Jauh berbeda dengan penyataan dari Mahfud MD yang lebih bijaksana menggambarkan apa yang sedang terjadi di lapangan. Dimana penunggang gelap dengan tuntutan yang nyasar memang ada.
Tapi tidak sampai merubah arus besar dari apa yang sedang mahasiwa indonesia tuntutkan kepada pemerintah. Dengan demikian patut untuk dikata bahwa pemerintah melalui mentri yang melakukan penggembosan gerakan mahasiwa dengan memberikan tuduhan di tunggangi gerakan radikal sebagai usaha menodongkan pistol tuduhan untuk membunuh gerakan mahasiswa.
Pemerintah dengan sangat mudahnya menggunakan naluri represifnya berkata seenaknya mereka berucap. Sampai-sampai mereka lupa bahwa banyak hal yang belum secara gamblang mereka jelaskan apa yang sedang mereka lakukan.
Contohnya keterlibatan oligarki penguasa sumberdaya alam Indonesia dalam kehidupan politik di negara ini.
Hal ini adalah kritikan dengan argumen besar dan mendasar dari orang yang bernama Dandhy Laksono yang sempat hampir masuk bui karena represifitas hukum yang dibawa pemerintah.
Bung Dandhy berhasil mencoba mengupas satu persatu kejahatan pengusaha pengeruk bumi Indonesia dalam membentuk iklim politik tidak sehat bagi bangsa ini melalui karya jurlisnya. Adakah tanggapan yang jernih dari pemerintah menjawab kritikan itu?
Jika pemerintah boleh-boleh saja memberikan tuduhan-tuduhan kepada rakyatnya sepeti yang di sebutkan diatas. Mungkin rakyat juga boleh dong memberikan tuduhan-tuduhan kepada pemerintah dalam hal pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Pemerintah sibuk untuk mencari celah untuk membungkan apa yang sedang rakyatnya tuntut. Tapi lupa menjelaskan kejahatan oligarki meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari alam negri ini.
