Kontroversi Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima Sebagai Pusat Budaya dan Ekonomi

Masjid Agung Bima (Lombok post)

Kedua, Pasar yang lebih memadai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi tentunya pasar menjadi aspek yang tak kalah penting untuk disediakan. Dalam berbagai sudut pandang ekonomi, kehadiran pasar sangat di harapkan sebab selama ini masyarakat lebih banyak bertransaksi jual beli di Kota Bima sedangkan baik penjual dan pembeli lebih banyak dari masyarakat kabupaten Bima maka jangan heran perputaran uang kita jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di kota.

Ketiga, Akses Air Bersih merupakan kebutuhan dasar manusia tentunya ini juga menjadi skala prioritas yang harus disediakan pemerintah dalam perencaannya, disamping sebagai asset dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) air bersih merupakan kebutuhan fital bagi masyarakat kota. Pemerintah sudah seharusnya mulai saat ini membangun infrastruktur perpipaan sebab beberapa desa yang ada di Kecamatan Woha kesulitan air bersih terutama wilayah Desa Samili dan Kalampa.

 Keempat, dalam perencanaan memasukkan Taman Kota sebagai bagian perencanaan merupakan aspek yang penting sebagai daerah resapan air dan pusat rekreasi masyarakat kota. Dalam berbagai pengalaman pada perencanaan tata ruang kota banyak kota di Indonesia justru menyediakan taman kota setelah munculnya berbagai persoalan perkotaan diantarannya lonjakan penduduk, berdirinya bangunan dan pemukiman. Kejadian ini jangan sampai terjadi di kota yang akan kita bangun ini.

Kelima, Sarana Publik sebagai pusat budaya dan kegiatan keagamaan yang representasi merupakan bagian penunjang aktifitas masyarakat. Arus globalisasi dan modernisasi semakin mengerus kebudayaan lokal yang dikenal kental akan nilai-nilai religusnya, pengaruh ini makin mengakar sehingga generasi muda tidak lagi mengenal adat istiadatnya sendiri belum lagi pengaruh buruk akan maraknya narkoba dan pergaulan bebas membuat banyak permasalahan kenakalan remaja. Peran pemerintah daerah diharapkan tidak lagi hanya sebatas seromonial semata harus ada langkah kongkrit melalui penyediaan sarana prasarana publik.

Membangun ibu kota kabupaten Bima bukanlah hal yang mudah. Sudah bertahun-tahun sejak pemekaran dan pemindahan ibu kota pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan terkecuali pusat perkatoran. Bertahun-tahun pula perencanaan ini tidak dipublikasikan sehingga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat arah pembangunan kota. Ketakutan akan minimnya anggaran pembangunan sebenarnya bukan sebagai alasan sebab Pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan mana skala prioritas dalam merencanakan pembangunan itu sehingga Wajah ibu kota kabupaten yang didambakan oleh masyarakat bisa diwujudkan.