Kontroversi Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima Sebagai Pusat Budaya dan Ekonomi

Kota pada dasarnya adalah produk dari perkembangan kebudayaan manusia, karena hakikat kota adalah tempat bermukim. Oleh karena itu, keberadaan kota hampir bersamaan dengan kebudayaan manusia. Kota adalah pusat dari kekuasaan, kekayaan dan peradaban manusia berkembang. 

Sejarah peradaban manusia telah dilakukan penelitian dari puing-puing reruntuhan kota-kota di lembah Mesopotamia, yang diperkirakan umurnya 4000-3500 SM. Pemukiman yang lebih muda ada di lembah Indus dan Nil 3000-2000 SM. Lokasi tersebut dianggap sebagai sebagai kebudayaan kota. (short, 1984).

 Dapat dipahami bahwa komponen ruang kota, baik itu penanda fisik (bangunan, monumen, jalan, dsb) maupun fungsi dan konfigurasi ruang kota adalah tanda tanda peradaban/budaya yang mewujud. Sejalan dengan perjalanan waktu, perkembanganbudaya kota membentuk lapisan-lapisan ruang kota setiap periodenya. 

Bisa dikatakan perjalanan budaya penduduk kota akan "terpetakan" dalam tata ruang kotanya. Lapisan-lapisan tersebut adalah komponen kota yang bisa dinyatakan sebagai penanda penting suatu kota. Di Indonesia, budaya dan tata ruang tersebut erat kaitannya dengan keberadaan sejarah Kerajaan dan Kraton.

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan Abdul Kahir dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. 

Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo yang mendiami kawasan pegunungan. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Sejak Bima di mekarkan tahun 2001 menjadi dua pemerintahan Kota dan Kabupaten Bima, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan di segala bidang. Seiring waktu proses pembangunan ibu kota kabupaten Bima tidak menunjukan peningkatan yang signifikan baik dari segi tata ruang dan orintasi pembangunannya, sehingga kondisi ini menimbulkan kekawatiran masyarakat akan terwujudnya ibu kota kabupaten Bima yang indah dan berbudaya. Lalu bagaimana langkah pemerintah dalam menjawab itu?

Memprihatinkan

Dibandingkan dengan perkembangan kota Bima sebagai anak kandung yang dilahirkan dari Rahim Kabupaten Bima peningkatan pembangunannya begitu massif walaupun beberapa masyarakat berpendapat luas wilayah yang dikelola oleh mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas Kabupaten Bima, namun dalam orientasi perencanaan kita seharusnya jauh lebih dewasa. Apa sebenarnya harapan terbesar masyarakat itu?. Dari beberapa masyarakat menyampaikan keinginanya diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Akses Jalan, Pemerintah seharusnya sedini mungkin untuk membuka akses jalan baru untuk menentukan tata ruang kota sebab nantinya jika tidak dilakukan sekarang pemerintah akan sulit menentukan desain tata ruang kota. Sebenarnya pemerintah tidak sulit untuk mewujudkan itu sebab saat ini jalan tani yang di buat oleh desa sudah sangat banyak dan saling terhubung antara satu Desa dengan Desa yang lain tinggal bagaimana pemerintah kabupaten bima membangun komunikasi untuk peningkatan jalan tani tersebut menjadi jalan utama dalam perencanaannya.

Masjid Agung Bima (Lombok post)

Kedua, Pasar yang lebih memadai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi tentunya pasar menjadi aspek yang tak kalah penting untuk disediakan. Dalam berbagai sudut pandang ekonomi, kehadiran pasar sangat di harapkan sebab selama ini masyarakat lebih banyak bertransaksi jual beli di Kota Bima sedangkan baik penjual dan pembeli lebih banyak dari masyarakat kabupaten Bima maka jangan heran perputaran uang kita jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di kota.

Ketiga, Akses Air Bersih merupakan kebutuhan dasar manusia tentunya ini juga menjadi skala prioritas yang harus disediakan pemerintah dalam perencaannya, disamping sebagai asset dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) air bersih merupakan kebutuhan fital bagi masyarakat kota. Pemerintah sudah seharusnya mulai saat ini membangun infrastruktur perpipaan sebab beberapa desa yang ada di Kecamatan Woha kesulitan air bersih terutama wilayah Desa Samili dan Kalampa.

 Keempat, dalam perencanaan memasukkan Taman Kota sebagai bagian perencanaan merupakan aspek yang penting sebagai daerah resapan air dan pusat rekreasi masyarakat kota. Dalam berbagai pengalaman pada perencanaan tata ruang kota banyak kota di Indonesia justru menyediakan taman kota setelah munculnya berbagai persoalan perkotaan diantarannya lonjakan penduduk, berdirinya bangunan dan pemukiman. Kejadian ini jangan sampai terjadi di kota yang akan kita bangun ini.

Kelima, Sarana Publik sebagai pusat budaya dan kegiatan keagamaan yang representasi merupakan bagian penunjang aktifitas masyarakat. Arus globalisasi dan modernisasi semakin mengerus kebudayaan lokal yang dikenal kental akan nilai-nilai religusnya, pengaruh ini makin mengakar sehingga generasi muda tidak lagi mengenal adat istiadatnya sendiri belum lagi pengaruh buruk akan maraknya narkoba dan pergaulan bebas membuat banyak permasalahan kenakalan remaja. Peran pemerintah daerah diharapkan tidak lagi hanya sebatas seromonial semata harus ada langkah kongkrit melalui penyediaan sarana prasarana publik.

Membangun ibu kota kabupaten Bima bukanlah hal yang mudah. Sudah bertahun-tahun sejak pemekaran dan pemindahan ibu kota pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan terkecuali pusat perkatoran. Bertahun-tahun pula perencanaan ini tidak dipublikasikan sehingga menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat arah pembangunan kota. Ketakutan akan minimnya anggaran pembangunan sebenarnya bukan sebagai alasan sebab Pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan mana skala prioritas dalam merencanakan pembangunan itu sehingga Wajah ibu kota kabupaten yang didambakan oleh masyarakat bisa diwujudkan.