Strategi Indonesia Menghadapi Pusaran Konflik Laut Cina Selatan

Amerika akan berdalih melindungi negara mitranya dari kearogansian Cina di pusaran Laut Cina Selatan. Taiwan, Singapura, dan Australia adalah salah tiga dari sekian negara mitra Amerika dikawasan Asia Pasifik, dan jangan lupakan juga bahwa di kawasan Asia Pasifik ini Amerika menempakan Armada ke-7 nya. Bagaimana posisi Indonesia? Ya, kita memang harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika dilihat secara kekuatan militer, Indonesia menempati urutan ke-13 dari 145 negara versi Global Fire Power tahun 2024.

Laut Cina Selatan yang merupakan wilayah perairan tentu saja tidak dapat dibebankan hanya pada TNI Angkatan Laut untuk mengantisipasinya. Perlu adanya sinergitas antar matra serta pihat terkait dalam hal ini Kemenlu, Bakamla, Polairud, dan Forkopimda setempat. 

Sistem yang terintegrasi antar stakeholder tentunya akan membuat kebijakan yang diambil lebih terukur. TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan teritori di laut saat ini mengoperasikan berbagai jenis Kapal Perang (KRI) mulai dari kelas Korvet, Sigma, Kapal Selam, Kapal Cepat Rudal, dan Kapal Patroli. 

Seacara jumlah mungkin masih kurang apalagi jika harus head to head  perang terbuka langsung dengan Cina, kita kemunginan akan mengalami kesulitan, maka dari itu percepatan dalam memodernisasi alutsista sangat penting selain integrasi langsung antar matra terutama TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara saat ini mengandalkan keluarga Flanker Sukhoi berbagai jenis dan Fighting Falcon F16 berbagai jenis. 

Selain itu Pemerintah melalui Kemetrian Pertahanan juga telah memesan 42 Pesawat Temput Dassault Rafale dari Prancis yang rencananya akan ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau. Dipilihnya Riau karena wilayah tersebut bisa dikatakan halaman depan Indonesia yang terdekat dengan Laut Cina Selatan. 

Di atas kertas mungkin akan kalah dengan militer Cina, tetapi kuatitas bukanlah indikator utama melainkan strategi dan kualitas personel yang akan menentukan jika harus mengalami konflik terbuka. 

Selain itu perlu juga adanya diplomasi secara intens agar potensi konflik perang terbuka tidak terjadi. PBB sebagai representasi permusyawaratan antar bangsa tentu saja menjadi opsi diplomasi. Indonesia harus bersuara dan bersikap terkait klaim dan ancaman kedepan di Laut Cina Selatan. Selain itu, patroli rutin juga harus tetap dilakukan dan di intensifkan untuk meminimalisir pelanggaran wilayah kedaulatan.

Atensi lebih pada situasi di Laut Cina Selatan harus dilakukan mengingat Laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan potensi Sumber Daya Alam yang besar serta dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. 

Cina dengan segala arogansi dan kekuatan militernya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kebijakannya. Indonesia sebagai salah satu negara terdekat dengan wilayah klaim Cina tersebut, tentu saja akan memiliki implikasi kedepannya. Maka dari itu komunikasi harus tetap dijalin dengan berbagai pihak baik Cina, ASEAN, dan PBB.

Dewasa ini Cina selalu mendampingi para nelayannya dalam berlayar dan mengeksploitasi wilayah perairan Laut Cina Selatan dan ini sudah membuktikan bahwa Cina benar-benar ingin menguasai wilayah tersebut seacara menyeluruh. Filipina dan Vietnam adalah negara yang sering bersitegang dengan penjaga pantai (Coast Guard) Cina terkait pelanggaran wilayah bahkan beberapa kali terjadi insiden menabrakkan kapal dan menyiram dengan meriam air. 

Hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Pendampingan pada nelayan juga harus dilakukan hal ini akan menunjukkan pada dunia bahwa negara hadir dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan teritori selain itu juga dapat memberi rasa aman pada nelayan kita dalam bekerja mencari nafkah bagi keluarganya.