Pendidikan Gratis di Banten, Benarkah?

"Pemerintah memang harus hadir ditengah-tengah kebutuhan masyarakat, ini perlu kita sambut baik, ini program sangat bagus menurut saya. Artinya program ini dilahirkan karena gubernur melihat kebutuhan masyarakat," ujar Ali.

Namun, pemerintah juga harus bersikap adil. Pemerintah harus mensejajarkan antara sekolah negeri dengan swasta. Jangan hanya sekolah negeri saja yang mendapatkan program Pendidikan gratis ini, tetapi sekolah swasta juga harus dapat. 

Karena yang membutuhkan program Pendidikan gratis ini bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun membutuhkannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka menurut Ali, Gubernur Banten, Wahidin Halim, tidak berlaku adil.

Sementara itu, anggota Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Banten, Atma Wijaya, menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dengan swasta. Menurut Atma, perhatian pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta pada dasarnya tidak berbeda.

"Program sekolah gratis bukan hanya untuk negeri, swasta juga dapat, perhatian pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta tidak berbeda, walau pun memang tingkat nominalisasi bantuannya berbeda," ujar Atma.

Atma memastikan, program pendidikan gratis Pemprov Banten bukanlah sebuah program viksi, melainkan menurutnya, sebuah program nyata yang harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Program ini bukan politis, bukan angan-angan atau viksi, tetapi program nyata.  Ini perlu ada kerja sama semua pihak, bukan hanya tugas gubernur dan wakil gubernur, apakah daya gubernur dan wakil gubernur tanpa kita berikan dukungan bersama," tegasnya.

Namun, dari begitu banyaknya anggaran yang muncul apakah sudah terealisasikan? Menurut Ketua Umum Banten Bersatu Inovatif (BI) Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman menyatakan bahwa program pendidikan gratis Pemprov Banten yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, masih jauh untuk dapat terealisasi. Pasalnya, diusia satu tahun kepemimpinan WH-Andika, program yang sebelumnya sudah ada saja, yakni BOS dan BOSDA, masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Jadi, kalau seperti ini apakah masyarakat dapat percaya dengan janji pemerintah?

Terkait persoalan keterlambatan penyaluran dana BOS dan BOSDA ini, Ibnu meminta agar Pemprov melakukan evaluasi. Karena bagaimanapun juga evaluasi itu memanglah sangat penting demi membuat program ini dapat terlaksana dengan lebih baik dari sebelumnya. 

Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana cara kerja Pemprov dalam mengelola program pendidikan gratis ini agar dapat terlaksana dengan baik. Karena pada dasarnya kalau memang untuk kebaikan, masyarakat pasti mendukung. 

Akan tetapi, hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu dan kemudian tunjukkan kesungguhannya dalam program tersebut. Jangan hanya omong kosong belaka.