Jakarta, 19 Oktober 2025 --- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kordinator Komisariat Universitas Negeri Jakarta (Korkom UNJ) akan melaksanakan aksi refleksi dan evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 20 Oktober 2025, di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Aksi ini akan diikuti oleh sekitar 200 kader HMI UNJ yang berasal dari seluruh komisariat, yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Fakultas Ekonomi (FE). Massa aksi akan membawa mobil komando sebagai pusat orasi dan koordinasi selama kegiatan berlangsung.
Koordinator Lapangan aksi, Ferdimansyah, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap arah perjalanan pemerintahan nasional.
"HMI UNJ hadir untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat. Kami tidak menentang, tapi mengevaluasi secara objektif demi kebaikan bersama," ungkap Ferdimansyah.
Melalui aksi tersebut, HMI UNJ akan menyoroti beberapa isu penting yang menjadi sorotan selama satu tahun terakhir, di antaranya:
Kondisi ekonomi nasional yang masih diwarnai ketimpangan dan kenaikan harga bahan pokok.
Kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan generasi muda dan pemerataan akses belajar.
Menurunnya kualitas demokrasi serta terbatasnya ruang kritik dan ekspresi publik.
Kinerja sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai belum optimal dan minim transparansi.
Ketua HMI Korkom UNJ menambahkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari tradisi intelektual dan peran sosial mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.
"Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah. Evaluasi yang kami sampaikan bersifat solutif, dengan harapan agar kebijakan ke depan lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.
HMI Korkom UNJ menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aksi ini diharapkan menjadi momentum refleksi nasional agar pemerintahan satu tahun ke depan semakin memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan rakyat dan tegaknya nilai-nilai demokrasi.
