Dalam kondisi ideal, para birokrat, yang terdiri dari pejabat karir maupun perwakilan partai politik yang sudah dipilih masyarakat, Â diharapkan menciptakan kontribusi penting dalam perlindungan HAM di masyarakat. Mereka ini dianggap akuntabel untuk melaksanakan praktek perlindungan HAM melalui instrumen fiskal, politik, serta kontrol legal dan internal lembaga-lembaga pemerintahan serta eksternal bagi masyarakat (Cingranelli, David, 2014).
Mengapa peran birokrat dalam pemerintahan menjadi sangat sentral dalam implementasi HAM? Karena hal ini perlu untuk menangkal isu-isu negatif tentang HAM yang rentan terjadi dalam pemerintahan suatu negara atau daerah semenjak isu-isu ini membentuk citra tersendiri dan cenderung menjadi opini publik yamg yang pada akhirnya dikonsumsi publik sehingga nantinya banyak pemelintiran isu-isu HAM yang sebenarnya terjadi berbasis laporan dan data secara independen (Davis, David R, 2012).
Ketika isu-isu HAM sudah masuk dalam level pemerintahan, baik pusat maupun daerah, maka kita akan mengingat bahwa HAM adalah klaim moral yang dilegalisasi oleh peraturan perundang-undangan dimana terdapat konsensus negara, daerah, hingga internasional dalam hal kepatuhan serta penghormatan di dalamnya untuk menjamin pengawasan dalam pelanggaran HAM dalam ranah masyarakat (Landman, Todd, 2016).
Refleksi
Dimulainya pilkada serentak di Indonesia pada tahun politik ini sudah tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para kandidat dan masyarakat pemilih yang diharapkan lebih objektif dalam memilih calon pemimpin di daerahnya. Kekhawatiran akan isu HAM di setiap provinsi akan digunakan secara tidak proporsional oleh para kandidat pemimpin sebenarnya dapat direduksi jika mereka memahami esensi dasar HAM yang dilihat tidak hanya sebagai jargon politik belaka, namun terintegrasi dalam program kampanye politik hingga menjadi program nyata ketika terpilih menjadi pemimpin.
Kita tidak bisa menutup mata tentang keberagaman yang dimiliki oleh setiap provinsi di Indonesia yang seharusnya bisa menjadi potensi daerah yang lebih meningkat secara positif daripada politik diskriminatif yang muncul dan terus diingat oleh masyarakat tanpa adanya usaha-usaha perbaikan oleh aparat pemerintah didalamnya. Suatu daerah akan menjadi lebih maju dengan adanya partisipasi aktif birokrat politik dan masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan etnis karena kita sama-sama bergandengan menuju pembangunan daerah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat dan provinsi itu sendiri dengan mengesampingkan konflik-konflik berbasis HAM yang sudah tidak perlu untuk ada.
