Protes Pro-Monarki 2025: Gejolak Identitas, Kepercayaan, dan Masa Depan

Protes pro-monarki di Nepal bukan sekadar romantisme sejarah, tetapi cermin kegagalan elite politik dalam memenuhi janji transformasi demokratis

Nepal, sebuah negara kecil yang terjepit antara dua raksasa Asia---India dan Tiongkok---kembali bergejolak. 

Namun kali ini bukan karena tekanan eksternal, melainkan ledakan ketidakpuasan internal yang memuncak dalam gelombang protes pro-monarki sejak awal 2025. 

Baca juga: Ketahanan Nasional dan Solidaritas Rakyat: Studi Perbandingan 8 Negara

Ribuan warga turun ke jalan dengan satu seruan: kembalikan monarki dan status agama Hindu sebagai identitas negara.

Fenomena ini mengguncang narasi republik sekuler yang dibentuk setelah penghapusan monarki pada 2008. 

Apakah ini nostalgia sejarah? Atau perlawanan terhadap kegagalan elite politik kontemporer?

Latar Sejarah: Dari Kerajaan Hindu ke Republik Sekuler

Baca juga: Pancasila: Hasil Pemikiran Kolektif Para Pendiri Bangsa, Bukan Hanya Soekarno

Monarki Nepal secara historis adalah satu-satunya kerajaan Hindu di dunia.

Baca juga: Makna Strategis Hari Lahir Pancasila dalam Dinamika Kebangsaan Indonesia Kontemporer

Pada 2008, setelah perang saudara selama satu dekade dan tekanan dari partai Maois, Raja Gyanendra dipaksa turun tahta, mengakhiri 240 tahun monarki Shah.

Nepal diubah menjadi republik demokratis sekuler, menandai pergeseran ideologis dan politik besar.