Kebijakan hadirnya City Tour Jakarta dengan pembatasan sepeda motor melintas di jalur di atas menjadi tidak seimbang. Terlebih dengan tarif parkir progresif Rp. 2k/jam yang diterapkan di beberapa spot sepeda motor di ruas MH. Thamrin - Medan Merdeka Barat, sangat menyiksa para pengendara motor. Tidak ada pilihan lain, kecuali naik TransJakarta atau naik bus umum dengan okupansi headway yang lebih besar, walau armadanya tak sebagus City Tour.
Kendala teknis ini lainnya adalah armada yang sering trouble atau storing. Pasti akan menganggu jadwal bagi para pengendara sepeda motor yang bekerja di Jakarta.
Bagi komunitas Bismania dan sopir bus, storing adalah istilah ketika obyek atau kendaraan tertentu mengalami sebuah masalah. Umumnya terjadi di bus, namun tidak menduga storing ini menyebar ke ranah dunia bola. jadi oot ntar, hehehe.
2. Kurangnya Inisiatif Pemprov DKI
Salah satu kelemahan dasar dan pengaruhnya okupansi Headway City Tour adalah kurangnya inisiatif dari Pemprov DKI melalui Dishubtrans. Padahal, City Tour ini bisa menjadi pilihan favorit pengendara motor dengan fasilitas kelas bus Patas, banget.
Salah satu inisiatif singkat yang saya usul adalah memberi insentif pengendara motor dengan fixed parking tariff sebesar Rp. 4.000 – 5.000/sekali masuk di ruas Sudirman – Thamrin – Medan Merdeka Barat dan memberikan kesempatan investor sebuka-bukanya untuk donasi bareng untuk proyek City Tour.
Para investor di Jakarta gak sedikit, ribuan coyyy dan ini bisa menjadi inisiatif pemprov DKI untuk menggaet investor donasi bareng.
Soal fixed parking tariff buat motor, ini akan membantu banget dalam solusi jangka pendek. At least, beban pengendara motor bisa ditekan dengan tarif sekali masuk. Tapi ini perlu juga ada sosialisasi dari pengelola parkir sekitar ruas itu dan memberikan space yang luas buat para pengendara motor, terlebih parkir motor selama ini kayak anak tiri gitu.
Menurutku, parkir motor Wisma Nusantara menjadi tempat parkir yang comfortable buat motor di ruas Thamrin - Medan merdeka Barat. Berbeda dengan lokasi parkir lainnya yang kondisinya, ala kadarnya. Banyak yang saya jumpai di ruas Istana Negara hingga Sudirman.
Gak harus melulu pakai perda No. 3/2012 kan?
Ide yang Sedikit ekstrim, mungkin kalau para investor gak bisa donasi City Tour Bus di Jakarta, jangan berharap untuk dapetin akses perizinan di Jakarta yang lebih mudah.
Pastinya, ini perlu ada perda dan klasifikasi tertentu siapa saja investor yg dapat dijaring melalui perda tersebut. Asal jangan UKM dan investor yang "problem risk"nya rentan.