Tujuan Negara
Setiap orang pada hakikatnya merindukan hidup bahagia. Menurut skala minimum, hidup bahagia sering diidentikan dengan dan mengacu pada "kebutuhan tercukupi". Aristoteles memberikan empat arti kebahagian. Ketika ia menggagas polis sebagai sistem hidup bersama, kebahagiaan pertama-tama diartikannya sebagai pemenuhan kebutuhan (fisik, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan segala sesuatu untuk dapat hidup cukup). Kedua, kebahagian itu mencakup terealisasinya prinsip-prinsip keadilan dalam tata hidup bersama. Ketiga, kebahagiaan menunjuk pada aktivitas yang menghasilkan apa-apa yang mengatasi sekedar pemenuhan kebutuhan material. Keempat, kebahagiaan juga berarti aktivitas merealisasikan keutamaan-keutamaan.
Apa yang dikatakan Aristoteles di atas merupakan sebuah idealisme yang ingin diraih oleh setiap pribadi (masyarakat) dalam suatu negara. Dan tujuan negara adalah untuk membangun kesejahteraan umum (bonum commune) atau "mempertahankan keselarasan sosial, atau, dalam bahasa Thomas Aquinas mengusahakan perdamaian dan keadilan". Kesejahteraan itu mencakup seluruh bidang kehidupan. Idealisme seperti inilah yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila ke lima yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dengan demikian, sila ke lima tidak hanya dilihat sebagai bagian integral yang menuntut perhatian yang sama dengan perhatian yang diberikan kepada sila-sila lain, tetapi juga sebagai tolok ukur pembuktian dari segala cita-cita yang dirumuskan dengan begitu bagus di dalam keseluruhan Pancasila. Sebab nilai yang terkandung dalam sila ke lima mencakup keadilan di dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, bukan hanya soal makanan dan pakaian, tetapi juga dalam hidup beragama, bukan hanya untuk orang Indonesia yang ada di Indonesia tetapi juga yang berada di negara lain, di bidang politik, keamanan, masyarakat yang adil dan makmur.
Bonum Commune
Idealisme negara Indonesia untuk membangun kesejahteraan bersama (bonum comunae) tidak berjalan sesuai harapan. Memang idealisme bukan obyek langsung, tetapi ketika tidak direalisasikan maknanya dalam hidup konkret, idealisme itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Pernyataan ini tidak hendak mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan. Namun, bagi orang yang mempunyai hati atau prihatin dengan nasib orang miskin, tertindas, cacat, dan minoritas, kemajuan itu hanya bagi yang kuat atau kaum elit. Kalau negara dipanggil untuk menyejahterakan rakyat, mengapa warga Lapindo dibiarkan menangis? Kalau negara dipanggil untuk menyejahterakan rakyat, mengapa pemerintah menggusur perumahan warga kecil? Kalau negara dipanggil untuk menyejahterakan rakyat, mengapa rakyat dijadikan alat untuk mengapai kekuasaan kelompok tertentu? Ketiga contoh ini membuktikan bahwa idealisme "membangun kesejahteraan bagi rakyat" tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakkan pembangunan negara.
Banyak segi kehidupan yang dapat dijadikan bukti di mana pemerintah Indonesia sebetulnya tidak sungguh-sungguh memperjuangkan idelisme itu. Negara dibangun tidak untuk segelintir orang tetapi untuk semua warga masyarakat. Saya pikir, inilah yang dimaksdukan Aristoteles dalam kutipan di atas. Bahwa negara adalah tempat di mana semua orang bisa memenuhi kebutuhan hakikinya: kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, ekspresi diri, dll. Tentu tidak bermaksud bahwa negara memberi makan dan rakyat berpangku tangan. Sebab polis adalah tempat di mana yang satu dengan yang lain dibedakan hanya berdasarkan peran dan setiap orang menyumbangkan sesuatu sesuai perannya sehingga saling mengisi. Itu berarti kesejahteraan adalah usaha bersama. Masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk membangun kesejahteraan sesama. Persoalannya adalah orang tidak menjalankan perannya secara baik. Pemerintah menindas rakyatnya dengan kebijakkan-kebijakkan yang tidak pro rakyat, misalnya menaikkan harga BBM, impor beras yang membuat harga gabah anjlok, dll. Tidaklah mengherankan jika kepercayaan publik akan kinerja pemerintah saat ini sangat menurun. Sebenarnya, rakyat tidak hanya kehilangan kepercayaan pada pemerintah tetapi juga rakyat tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan program, rencana dan kebijakkan pembangunan. Mengapa? Karena masyarakat menganggap dirinya tidak ditempatkan sebagai aktor yang aktif dalam pembangunan. Padahal "konsep pembangunan yang berorientasi kerakyatan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang mengundang inisiatif dan kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan" (D.C. Korten).
Tanggung Jawab Setiap Orang
Tujuan negara yang adalah membangun kesejahteraan umum (Bonum Commune)bagi sejumlah besar orang harus menjadi orientasi yang perlu diperjuangkan oleh setiap warga negara. Atau Kesejahteraan yang mencakup tiadanya rasa cemas, takut, dll (secara negatif) dan hidup sesuai cita-cita, memperoleh rasa aman, dll (secara positif) memerlukan perubahan sikap baik pemimpinnya maupun rakyat dipimpin. Negara memang tidak menciptakan kesejahteraan, namun negara menciptakan kondisi di mana setiap orang bisa mengalami kesejahteraan. Sebab kesejahteraan semata-mata tidak bergantung pada kemauan dan kemampuan masing-masing warga negara tetapi juga bergantung pada sistem yang mendasari hidup bersama. Hal itu berarti setiap warga negara selain mengusahakan kesejahteraan masing-masing dan bertanggungjawab untuk membangun kesejahteraan bersama, tetapi juga memerlukan pihak legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk melaksanakan sistem yang sungguh menyejahterakan rakyat.
