Mohon tunggu...
Fahrul Rizal bin Iskandar
Fahrul Rizal bin Iskandar Mohon Tunggu... Peminat Sejarah Kuno

Dilahirkan dan menyelesaikan pendidikan sampai lulus SMA di Banda Aceh, melanjutkan pendidikan S1 Teknik Perminyakan di Yogyakarta kemudian memperoleh kesempatan kembali ke Banda Aceh untuk menyelesaikan S2 Ilmu Ekonomi dengan beasiswa Bappenas. Peminat sejarah peradaban manusia, memiliki perhatian khusus pada sejarah peradaban Islam dan Nusantara.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Budaya Debat dalam Sebuah Demokrasi dengan Cita Rasa Monarki

16 Januari 2019   16:34 Diperbarui: 16 Januari 2019   16:44 0 0 0 Mohon Tunggu...

Menarik sebenarnya apa yang diungkapkan oleh salah satu Capres tentang gaji dokter yang rendah, karena kondisi sistem balas jasa di negara tercinta ini memang masih terlalu jauh dari kriteria baik. Terbukti bahwa tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan kasar seperti pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sejenisnya lebih memilih bekerja di luar negeri terutama di negara-negara Arab hanya untuk mendapatkan balas jasa yang lebih menguntungkan bagi mereka.

Lantas bagaimana mungkin gaji dokter lebih rendah dari tukang parkir? Bukankah pekerjaan kasar di dalam negeri kurang menguntungkan? Bagaimana mungkin mendapatkan gaji lebih tinggi?

Muncul kemudian cemoohan dan tertawaan dari pihak yang tidak mendukungnya sebagai Capres, tetapi tidak menjelaskan mengapa gaji menjadi isu yang patut ditertawakan. 

Bukankah gaji itu sejatinya adalah kerelaan seseorang untuk mengorbankan sebagian waktu dalam kesehariannya agar tidak melakukan aktifitas kegemarannya namun menggantikannya dengan aktifitas tertentu lainnya? Sederhananya, gaji itu merupakan harapan pekerja dari hasil keringatnya.

Wajar saja apabila salah satu Capres mengangkat isu gaji rendah untuk meningkatkan popularitasnya, walaupun kita selaku masyarakat biasa juga masih meragukan komitmen beliau tentang isu yang diangkatnya ini. Karena sejatinya beliau sendiri didukung oleh politikus veteran yang pernah menguasai roda pemerintahaan negeri tercinta ini. 

Tetapi sepanjang mereka menguasai roda pemerintahan tidak juga terdapat sebuah terobosan yang monumental untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial di Indonesia melalui perbaikan sistem balas jasa baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Namun yang lebih mengejutkan sebenarnya adalah munculnya fenomena mencemooh lawan politik tanpa menyentuh substansi isu yang diperdebatkan dari pendukung kedua belah pihak. Sepatutnya dalam isu gaji rendah ini yang ditertawakan itu bukan urusan maksud pribadi sang politikus tapi budaya politik para pemilih itu sendiri. 

Mengingat tiap kubu paslon sama-sama menawarkan konsep menaikkan pendapatan pegawai/karyawan untuk menanggulangi persoalan gaji rendah. Lantas apa yang sebenarnya sedang diperdebatkan? Apakah kenaikkan nilai nominal pendapatan pegawai/karyawan akan bermakna bila inflasi tak terkontrol? Apa gunanya nominal pendapatan bertambah namun daya beli tidak meningkat?

Tetapi masing-masing kubu sudah terlanjur memiliki pendukung militan tanpa batas yang siap berdebat tanpa henti. Mungkin juga karena memang kita terlahir dalam komunitas dengan budaya monarki yang sangat kental. Kita seakan selalu membutuhkan raja sebagai idola untuk diposisikan selayaknya berhala yang dibela dalam keadaan apa pun. 

Untuk membentuk entitas kebangsaan pun kita terlebih dahulu mencari pembenaran dengan mitos pemersatuan oleh Kerajaan Kuno Sriwijaya dan Majapahit, tidak cukup dengan alasan sederhana namun nyata bahwa kita bersatu hanya karena sama-sama pernah dijajah Belanda. Kalaulah dukungan politik itu harus berdasarkan fanatisme dengan alasan fantastis, berarti kita memang masyarakat kuno sejati yang sedang hidup di era demokrasi dengan tetap mempertahankan cita rasa monarki.