Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, masbro. Kalau para Anggota DPR bersikap curang dan berusaha mengakali Undang-undang itu sudah biasa atau tidak? Jawabannya pastilah iya. Berbuat curang dan mengakali UU adalah hal yang biasa dilakukan para anggota DPR. Sejak Reformasi bergulir DPR sudah berganti 4 periode tetapi yang namanya Kepercayaan Rakyat terhadap lembaga ini tidak pernah membaik. DPR akan selalu menjadi Lembaga Yang Paling Tidak Dipercaya oleh masyarakat.
Selanjutnya bila berbicara tentang Kasus Papa Minta Saham dimana Mahkamah Kehormatan DPR menyidangkan Ketua DPR yang diduga telah melakukan Pelanggaran Etika maka pada hari kemarin tanggal 7 Desember yang terlihat dan yang terjadi pada Sidang MKD memang “Sangat Biasa” alias Sudah Biasa alias Sudah Ditebak akan seperti itu jalannya.
Semua orang tahu DPR adalah milik KMP. Ketua DPR dan jajaran Pimpinan DPR adalah anggota KMP. Begitu juga para Ketua Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan sampai Setjen adalah orang-orang KMP. Dengan demikian maka MKD pun diatas kertas bisa dianggap milik KMP. Betul kan, masbro?
Dari fakta tersebut maka sejak awal bisa diprediksi bahwa MKD tidak akan mampu mengadili Ketua DPR untuk Kasus PMS ini. Fakta maupun sejarah sudah mencatat Pelanggaran Etika sebelumnya yang dilakukan Setya Novanto dan Fadli Zon yang bertemu dengan Donald Trump sudah berubah menjadi Kasus Asap. Kasus yang berwujud asap sehingga menghilang dengan sendirinya tertiup angin.
Begitu juga dengan Kasus Papa Minta Saham (PMS) ini. Sejak awal para Hakim anggota MKD sudah diganti oleh Golkar. Hakim Yang Mulia menggantikan Yang Kurang Mulia alias yang kurang mampu membela Setnov harus diganti. Berikutnya lagi Pemanggilan saksi yaitu Sudirman Said dan Marouf Syamsudin juga berjalan “biasa”. SS dan MS bukan dimintai keterangannya tetapi disudut-sudutkan dengan pertanyaan interogasi. Kesan yang ditangkap public adalah MKD malah menyalahkan SS dan MS atas terbongkarnya Kasus Setya Novanto.
Dan yang “lebih biasa” lagi terjadi pada hari kemarin dimana Mahkamah Kehormatan Dewan yang seharusnya lebih terhormat dari Anggota Dewan ternyata terbalik dan menjadi kalah terhormat dari salah seorang anggota Dewan. Hehehee.
Mahkamah yang sebenarnya memiliki perangkat UU dan Aturan Baku untuk menyidangkan Anggota DPR yang diduga melanggar Kode Etik ternyata yang terjadi malah Mahkamah tersebut diatur oleh orang yang akan disidang. Loh kok bisa begitu? Ya memang begitu. Tidak aneh.
Mahkamah tadinya merencanakan Sidang dimulai tanggal 7 Desember Jam 09.00. Tetapi yang menjadi Terperiksa kemudian meminta diundur jadwalnya hingga pukul 13.00. Mahkamah Kehormatan nurut. Berikutnya lagi Terperiksa minta mundur lagi sekitar 90 menit sehingga Sidang dimulai pukul 14.30. Eh dituruti juga oleh Mahkamah. Begitu juga dengan permintaan Terperiksa agar Sidang berlangsung secara tertutup maka oleh Mahkamah langsung disetujui secara eek embek bulat-bulat. :D
Dan terakhir pada sidang aneh itu, Terperiksa meminta sidang dicukupkan berlangsung hanya 3 Jam dan Mahkamah Terhormat manut-manut aja. Kalah galak mereka sama yang Terperiksa. Berbeda minggu lalu dimana Mahkamah Kehormatan keliatan Galak Beud sama Sudirman Said dan Marouf Syamsudin hingga pemeriksaan berlangsung 8 jam lebih. Hehehee.
Pertanyaan selanjutnya dan yang sangat menjadi keingin-tahuan public adalah : Apa kira-kira hasil Sidang MKD? Apakah Setya Novanto akan Dipecat atau Tidak? Itulah pertanyaan utama yang menggelayut di pikiran public.
Kalau soal nantinya Pimpinan DPR dikocok ulang itu tidak penting bagi masyarakat luas. Di sisi lain bila memang terjadi Kocok Ulang Pimpinan DPR yang senang siapa , masbro? Ya tentu saja PDIP dan kawan-kawan. Hehehee… ini masuk kembali ke ranah politik. Ranah Politik itu artinya Rebutan Kekuasaan lagi. Ribut lagi, heboh lagi. Kapan mau kerja kalau ribut mulu? Ckckckck.
