Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia menjadi pelopori interpelasi di DPRD DKI Jakarta.
Demi menuntaskan nafsunya PSI dan PDIP pun mulai melakukan cara-cara brutal dan kasar, termasuk memanipulasi rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk meloloskan rapat paripurna DPRD dengan satu agenda khusus menjatuhkan Gubernur Anies melalui interpelasi.
Ini murni akal-akalan. "Undangan rapat Bamus agendanya tidak tercantum tentang interpelasi," ujar Syarif, salah satu anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI.
Gerindra dan fraksi-fraksi lain yang yang tidak ingin lembaga DPRD dijadikan ajang balas dendam PSI dan PDIP, tidak akan menghadiri paripurna.
Seperti kita ketahui agar interpelasi bisa berjalan, rapat paripurna tersebut mensyaratkan anggota yang hadir harus memenuhi kuorum 50 persen + 1, dari total 106 anggota DPRD.
Kita tidak ingin ada pihak-pihak yang melakukan sabotase demokrasi demi memuaskan syahwat politik dan dendam kesumatnya.Â
Jangan sampai segelintir orang yang baru belajar politik merusak semua jerih parah dan pengorbanan para pejuang demokrasi.
Manipulasi yang dilakukan PDIP dan PSI ini sudah diluar akal sehat. Dan sudah seperti main kayu, Bagaimana bisa Surat Undang rapat Bamus ternyata agendanya interpelasi?
Seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat lebih santun dalam berpolitik, karena kalian wakil rayat, lebih mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, apalagi melakukan manipulasi format Surat.Â
Kalau fraksi lain tidak setuju, lobbylah dengan bijak, kalau rencananya benar pasti disetujui fraksi lain. Tapi kalau rencananya hanya untuk balas dendam politik, pasti tidak akan disetujui fraksi lain. Karena politik sejatinya untuk kepentingan rakyat
Informasi terbaru Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Mursadi resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh tujuh fraksi DPRD DKI termasuk pimpinan dewan, terkait undangan Bamus dan Paripurna ilegal
