Majunya Gibran Di Pilkada Solo Kecaman Yang Membuahkan Hasil
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, telah resmi direkomendasi DPP PDIP untuk maju diperhelatan Pilkada Serentak 2020 untuk daerah pemilihan Kota Solo.
Tak sedikit orang yang kasak-kusuk setelah mendengar anak Presiden bakal maju Pilkada. Baik dalam bentuk kecaman maupun kritik yang membangun untuk Presiden.
Namun menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen, kabar ini telah menjawab semua kecaman dan kritik yang ditujukan kepada Jokowi.
"Meski banyak kritik dan kecaman yang menerpa keluarga besar Joko Widodo, karena anggota keluarganya maju di pilkada serentak 2020 ini, akhirnya berbuah hasil," ujar Samuel F. Silaen dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7).
Kritik dan kecaman terhadap anggota keluarga pejabat negara yang ingin mengikuti kontestasi politik adalah suatu hal yang biasa. Karena menurut Samuel F. Silaen, banyak contoh dari anak gubernur, anak bupati, anak para pembesar partai politik yang juga merasakan hal yang sama.
"Jadi, tak dapat dipungkiri bahwa proses untuk mendapatkan dukungan dan rekomendasi maju Cakada 2020 melalui lika- liku tak mulus, lewat perjuangan panjang tak mudah meski akhirnya didapatkan," ungkapnya.
Namun begitu, Samuel mengaku salut dengan Gibran yang meski diterpa kritik dan kecaman dari banyak pihak masih bersikukuh untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Meskipun di sisi lain, wacana numpang tenar selagi bapaknya menjadi RI1 sempat diramaikan.
"Dengan lobi kiri-kanan tentu juga tak 'kosong-kosong pisan' istilah di kalangan aktivis gerakan. Akhirnya mendapat rekomendasi maju di pilkada serentak 2020," katanya.
Dari fakta pencalonan Gibran untuk maju di Pilwalkot Solo itu, bagi Samuel merupakan faktor kesempatan bagi seorang pemimpin yang hidup di era sistem kekuatan politik pasca reformasi.
"Penentuan kepemimpinan di era demokrasi saat ini banyak juga tak lalui proses dialektika seperti pola merit sistem yang ada di partai. Hal ini terjadi bukan karena Jokowi tapi sudah lazim terjadi, "bebernya.
