"Kerja Polisi Tak Lagi Asal Jalan: Ini Cara KPI Mengubah Polri dari Dalam"

Dalam beberapa dekade terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan publik bukan hanya karena tugasnya yang strategis dalam menjaga keamanan, tetapi juga karena desakan masyarakat agar institusi ini lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai visi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan Masyarakat dan menjawab tantangan itu, Polri tak hanya melakukan perbaikan di tingkat operasional, tapi juga mengadopsi pendekatan manajerial modern, salah satunya melalui penerapan Key Performance Indicator (KPI).

Institusi Kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sejak bergulirnya reformasi birokrasi dan program Polri Presisi yang menekankan Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan institusi kepolisian tak lagi mengandalkan kerja yang “asal jalan”. Salah satu instrumen utama adalah penerapan Key Performance Indicator (KPI) dalam berbagai level organisasi Polri. KPI menjadi alat ukur kuantitatif dan kompas arah perubahan, mendorong personel untuk bekerja lebih terstruktur dan terukur yang dapat membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kerja personel, unit, maupun institusi secara keseluruhan.

Apa Itu KPI dan Mengapa Penting di Polri?

Key Performance Indicator (KPI) adalah alat ukur kinerja berbasis data yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu atau organisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Di lingkungan Polri, KPI diterapkan untuk mengukur efektivitas tugas-tugas utama seperti penanganan perkara, respon terhadap laporan masyarakat, pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap standar profesionalisme. Melalui KPI, Polri ingin menggeser paradigma kerja dari yang bersifat reaktif dan administratif menjadi prediktif, responsif, dan transparan, sesuai dengan visi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Sebelum penerapan KPI, penilaian kinerja di Polri sering bersifat subjektif dan tidak terukur secara jelas. Hal ini menyebabkan:

a. Kurangnya motivasi kerja di kalangan anggota Polri.

b. Sulitnya mengidentifikasi unit kerja yang tidak optimal.

c. Tidak adanya standar yang konsisten untuk mengevaluasi kinerja.

 

Bagaimana KPI Diimplementasikan?

Penerapan KPI di Polri dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mencakup:

Penggunaan sistem digital seperti aplikasi e-Kinerja dan SIPSS (Sistem Informasi Presisi Polri), untuk pencatatan dan pemantauan data kinerja anggota secara real-time.

Penilaian berdasarkan indikator utama, seperti:

Tingkat penyelesaian perkara.

Kecepatan respon terhadap laporan masyarakat.

Jumlah kegiatan preventif dan preemtif (seperti patroli, penyuluhan, dll).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian.

Kedisiplinan anggota (misal, kehadiran dan pelaporan harian).

Evaluasi berkala, baik oleh atasan langsung maupun melalui Posko Presisi di tingkat pusat.

Penghargaan dan sanksi berbasis data KPI, agar proses pembinaan lebih objektif dan adil.

 

Dampak Nyata di Lapangan

Setelah KPI mulai diterapkan secara luas, perubahan positif mulai terasa di berbagai wilayah, beberapa dampak yang tercatat antara lain:

Respon polisi terhadap laporan masyarakat menjadi lebih cepat. Di beberapa wilayah, waktu tanggap turun dari rata-rata 45 menit menjadi kurang dari 20 menit.

Tingkat penyelesaian perkara meningkat, karena kinerja penyidik kini dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Masyarakat merasa lebih puas dengan layanan Polri, tercermin dari peningkatan skor kepuasan publik dalam survei eksternal.

Kepemimpinan lebih transparan dan objektif dalam memberikan promosi atau mutasi, berdasarkan pencapaian KPI bukan hanya senioritas atau kedekatan pribadi.

Tantangan dalam Penerapan KPI

Meskipun memiliki banyak kelebihan, implementasi KPI di tubuh Polri tidak lepas dari sejumlah tantangan, seperti:

Kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa wilayah terpencil, yang menyulitkan pelaporan dan pencatatan data secara digital.

Resistensi budaya dari sebagian personel, yang belum terbiasa dengan sistem penilaian berbasis data dan target.

Kemungkinan manipulasi data, jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan independen.

Kurangnya pemahaman menyeluruh tentang indikator kinerja, terutama pada level bawah yang lebih fokus pada pelaksanaan teknis.

Langkah Penguatan ke Depan

Agar KPI dapat benar-benar mengubah Polri dari dalam dan berkelanjutan, beberapa langkah perlu dilakukan:

Peningkatan pelatihan dan sosialisasi tentang KPI di semua tingkatan personel.

Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk melibatkan pengawasan masyarakat sipil dan akademisi.

Penyederhanaan indikator, agar fokus pada hal-hal yang benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan penegakan hukum.

Pemberian insentif kinerja yang transparan dan konsisten, agar setiap anggota terdorong memberikan kinerja terbaik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Key Performance Indicator (KPI) telah membawa angin segar dalam tubuh Polri. Dari yang sebelumnya bekerja tanpa standar kinerja yang jelas, kini setiap personel Polri mulai diarahkan untuk bekerja berdasarkan hasil dan capaian nyata. Polisi tidak lagi sekadar hadir mereka hadir, bekerja, dan diukur.

Dengan perbaikan berkelanjutan, sistem KPI bukan hanya menjadikan Polri lebih profesional dan responsif, tapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang menjadi ujung tombak keamanan nasional.

Penerapan KPI di lingkungan Polri terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada:

Komitmen pimpinan untuk menjadikan KPI sebagai alat pembinaan, bukan semata evaluasi.

Pelatihan berkelanjutan bagi anggota terkait penggunaan sistem dan pemahaman indikator.

Audit internal dan eksternal untuk menjamin integritas data kinerja.

Peningkatan sistem IT untuk mendukung pencatatan dan pelaporan kinerja secara real-time.

Dengan penguatan di aspek-aspek tersebut, KPI dapat menjadi motor penggerak transformasi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Program Quick Wins Polri

Kata Kunci: kinerja polri, KPI, citra polri

Eviana Liswardani

Magister Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta