Analisis Upaya Peacemaking Indonesia dalam Konflik Mindanao di Filipina dari Masa Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo

Hal ini terjadi dengan alasan karena Presiden Soeharto mau mengambil dukungan dari masyarakat muslim di Indonesia pada saat itu. Tetapi hal tersebut berubah setelah terjadinya reformasi dan pergantian pemimpin di Indonesia. Sejauh ini dapat dipahami yaitu pada saat pemerintahan Soekarno, terlebih pada saat pemerintahan Soeharto. 

Selama masa reformasi, Indonesia sangat berfokus dalam pembangunan domestik sehingga masalah konflik Mindanao tidak dilihat secara detail sama sekali oleh kementerian luar negeri Indonesia. Yang membuat Indonesia kurang terlibat pada isu-isu kemanusiaan secara global. Namun, hal tersebut berubah pada saat Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Pada saat pemerintahan Joko Widodo di tahun 2019, Indonesia sempat terlibat langsung dengan kelompok Moro di mana terjadi penculikan 3 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf, yang terdiri dari kelompok Moro tepatnya di wilayah Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Dalam hal itu Jokowi bertindak untuk meminta bantuan kepada pemerintah otoritas negara Filipina untuk dapat membantu 3 WNI ini teridentifikasi upaya pembebasan-nya. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia "Mengenai hal itu, jadi kemarin saya berkesempatan pada saat KTT Asean-RoK, saya bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina dan kemudian Presiden Jokowi melakukan pembicaraan dengan presiden Filipina Duterte," ucap Retno Marsudi pada Rabu (27/11/2019). 

Dari statement yang telah disampaikan oleh Retno Marsudi membuktikan bahwa sudah terdapat upaya yang dilakukan Indonesia salah satunya adalah melalui forum KTT ASEAN-Republic of Korea (RoK), dan melalui dialog langsung yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kasus ini berakhir dengan pembebasan sandera 3 WNI oleh pasukan pemerintahan Filipina di sebuah desa di pulau Kalupag, Selatan Filipina. Karena hal itu hubungan kerja sama Indonesia dan Filipina menjadi semakin erat, dan Indonesia menjadi semakin aktif dalam upaya Peacemaking antara Filipina dan kelompok Moro agar dapat terciptanya perdamaian antara kedua pihak yang berkonflik. Dalam upaya Peacemaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Pada tahun 2020 Presiden Jokowi mengajak Filipina untuk membuka investasi pembangunan infrastruktur, dengan tujuan untuk memajukan wilayah Mindanao (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).

2. Pada tahun 2022 Presiden Jokowi mengajak Presiden terbaru Filipina yaitu, Presiden Marcos Junior untuk membangun lapangan terbang di Kota Davao, Mindanao (Kementerian Luar Negeri, 2022).

3. 
   

   Kemudian pada tahun 2023, terdapat Duta Besar negara Indonesia untuk Filipina, Agus Widjojo. Yang menghadiri HUT ke-64 Lanao del Sur pada tahun 2023, di mana, ia menyampaikan pidato yang menyoroti persamaan budaya dan gaya hidup antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Maranao, sebutan masyarakat provinsi Lanao del Sur. Tema Perayaan HUT ke-64 Lanao del Sur  adalah "Merangkul Komunitas yang Lebih Kuat Bersama" dengan menyeimbangkan ketahanan  dan persatuan  seluruh warga Lanao del Sur. Perayaan ini menandai momen  bersejarah bagi mempererat hubungan  Indonesia dan Filipina agar dapat terus terjalin dengan baik (KBRI Manila, 2023).

Dari ketiga kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dapat disimpulkan bahwa Indonesia turut serta secara aktif dalam penyelesaian konflik di tingkat regional. Melalui upaya-upaya Peacemaking dalam konflik di Mindanao dari mulai pengembangan budaya hingga pembangunan infrastruktur, Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk terlibat secara proaktif. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan pendekatan bebas-aktif. Artinya, bahwa dalam kebijakan luar negeri, diplomasi memiliki keleluasaan untuk memutuskan sikap terhadap isu-isu global yang memerlukan kontribusi aktif dalam penyelesaian berbagai konflik.  Hal tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia ikut serta dan aktif membantu negara-negara mitra terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena Indonesia memiliki kebijakan bebas aktif dengan tujuan utama yaitu menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi ketidakstabilan di dalam konflik regional.

Referensi 

Detik News. (2019, November 27). Jokowi Minta Duterte Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf -- DW -- 27.11.2019. DW. https://www.dw.com/id/jokowi-minta-bantuan-duterte-bebaskan-3-wni-yang-disandera-abu-sayyaf/a-51431266

Kementrian Luar Negeri RI. (2020). Presiden Jokowi Perkuat sinergi dan kerja Sama Bri Untuk Pembangunan infrastruktur. Kemlli.go.id/portal/id. https://kemlu.go.id/portal/id/list/berita/82/presiden-jokowi-perkuat-sinergi-dan-kerja-sama-bri-untuk-pembangunan-infrastruktur?shem=sswnst