Penting untuk mencari solusi yang seimbang dalam pengembangan mata uang digital bank sentral. Di satu sisi, ini dapat menghasilkan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi, inklusi keuangan, dan transparansi. Namun, pada saat yang sama, perlindungan privasi dan kebebasan finansial juga harus dijaga. Beberapa negara telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan mengadopsi teknologi blockchain atau Distributed Ledger Technology (DLT) untuk memastikan transparansi dan keamanan data, sambil memberikan anonimitas yang lebih besar bagi pengguna. Regulator juga perlu memainkan peran penting dalam mengawasi penggunaan CBDC dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Pentingnya prasyarat untuk pengembangan CBDC, seperti yang diuraikan oleh Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono dalam acara festival ekonom dan keuangan digital Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali yaitu melibatkan high level design agar tidak mengganggu stabilitas keuangan, mendukung integrasi dan interoperabilitas, serta memilih platform teknologi yang sesuai untuk pengembangan CBDC di jalur digital.
Dengan demikian mata uang digital bank sentral adalah topik yang kompleks dan menantang, yang memicu perdebatan antara pendukung dan kritikusnya. Sementara CBDC memiliki potensi besar untuk mengubah kebijakan moneter dan keuangan nasional, penting untuk memastikan bahwa perkembangannya mempertimbangkan baik manfaatnya maupun ancamannya. Keselamatan, privasi, dan kedaulatan moneter adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan serius dalam proses implementasi mata uang digital bank sentral. Sehingga perlu menjadi perhatian bagi Bank Indonesia untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari CBDC Indonesia yang berupa Rupiah Digital kedepannya sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusifitas keuangan di Indonesia.
