Jembatan Selat Sunda merupakan jembatan yang terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 29 Kilometer. Dan jika di realisasikan pembangunannya akan memakan dana Rp 100 trilliun, besarnya dana tersebut jika dikalkulasikan memang sebanding dengan pencapaian output pembangunan nasional, dimana proyek ini tidak hanya sekadar jembatannya saja, namun ada juga memunculkan potensi kawasan industri strategis di sekitar jembatan tersebut. Dengan MP3EI pun telah meng"amin"i nya sebagai salah satu Infrastruktur Unggulan Nasional yang berdampak besar bagi perekonomian tidak hanya daerah, bahkan nasional. Dengan tingkat mobilitas orang dan barang yang tinggi dimana angkutan logistik yang melalui jalur ini sekarang sudah melebihi 2 juta roda empat yang menyeberangi selat Sunda tersebut, maka sudah sewajarnya jika Jembatan Selat Sunda ini menjadi mega projek yang memiliki tingkat multiplier efek yang tinggi.
Namun demikian, dalam pembangunannya terkait dengan siapa bagaimana dan kapan pembangunannya sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Hal ini ditengarahi oleh kebijakanmenteri keuangan (pada saat itu Agus Martowardojo) yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Pemerintah Pusat ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender oleh swasta. karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design. Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil.
Meskipun masih menjadi perdebatan, namun sepertinya pemerintah pusat akan mengambil alih project ini. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat saat ini sudah memulai Feasibility Study (FS) terkati Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Hal ini dikarenakan pihak pemrakarsa dinilai terlalu lambat dalam hal melaksanakan pembangunan JSS ini. Alih-alih menyelesaikan masalah malah sepertinya pemerintah daerah setempat (misalnya Lampung dan Banten) malah memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politis saja.
Kasus ini sama halnya dengan Water Front City yang merupakan mega proyek Kota Bandar Lampung pada tahun kepemimpinan Wali Kota Edi Sutrisno, namun setelah pergantian kepemimpinan oleh Wali Kota Herman HN, mega proyek ini tak sedikitpun terdengar di telinga kita. Akhirnya Maket yang dibangga-banggakan dan hasil studi perencanaan yang telah memakan biaya dan waktu yang cukup besar menjadi sia-sia.
Tentunya, hal ini tidak kita inginkan terjadi di Jembatan Selat Sunda dimana Provinsi Lampung juga menjadi salah satu pemrakarsa pembangunan Jembatan Selat Sunda ini. Disamping itu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Telah menetapkan JSS sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan ekonomi di Koridor Sumatera Dan Jawa. Maka sudah menjadi hal yang wajib untuk dibangun demi meningkatkan perekonomian daerah khususnya Lampung. Oleh karenanya, pemerintah pusat tidak ingin semua yang telah dilakukan menjadi sia-sia akibat pergulatan politik daerah, apalagi Para ahli mengatakan secara teknologi, jembatan itu layak. Meski daerah ini rawan dengan gempa lebih dari tujuh pada skala Richter yang menyebabkan tsunami. Maka saya kira sudah sewajarnya pemerintah pusat secara cepat berusaha untuk mengambil alih JSS ini agar ditangani oleh pemerintah pusat saja.
Namun bukan berarti pemerintah Provinsi Lampung menjadi diam saja seperti tidak ada beban. Seperti pernyataan saya dulu tentang Jembatan Selat Sunda dan Jalan Toll Trans Sumatera, dibutuhkan kesiapan antisipasi sejak dini peluang potensi pengembangan Infrastruktur tersebut. Sehingga memberikan efek ekonomi yang massif bagi pembangunan perekonomian Lampung.
Yang kemudian saya kecam disini ialah Provinsi Lampung Seperti sudah tidak termotivasi lagi dalam merealisasikan pembangunan JSS ini, ketika JSS hampir diputuskan akan ditangani oleh pemerintah pusat. Alih-alih menyiapkan kawasan industri baru untuk mengantisipasi pembangunan JSS, sementara Kawasan Industri Lampung saja tidak terkelola dengan baik. Baik dari segi sarana dan prasarananya maupun jumlah investor nya yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Disisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini malah sibuk dengan pembangunan Kota Baru dan Terminal Agro nya yang sampai saat ini juga belum terealisasi dengan baik. Jadi pahit memang mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat lambat dalam menyelesaikan proyek-proyek pentingnya, namun inilah kenyataan.
