TNI dan Tempo: Antara Fakta dan Framing

Majalah Tempo kembali memicu kontroversi dengan framing yang cenderung provokatif terkait dalang demo anarkis yang baru-baru ini meluas di berbagai daerah di Indonesia. Tempo secara sepihak menyebut keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa mempertimbangkan klarifikasi resmi yang sudah disampaikan langsung oleh pimpinan TNI melalui berbagai media arus utama. Padahal, dalam tradisi jurnalistik yang sehat, klarifikasi adalah unsur penting untuk menjaga keberimbangan berita. Dengan cara seperti ini, publik justru disuguhi narasi sepihak yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Lebih jauh, narasi Tempo seolah-olah dibangun dari informasi yang dianggap "otentik" padahal sesungguhnya hanya berupa cuplikan-cuplikan dari media sosial. Kita semua tahu bahwa media sosial penuh dengan opini liar, framing personal, bahkan manipulasi gambar dan video. Jika Tempo menjadikan bahan mentah seperti ini sebagai dasar analisa, maka publik patut mempertanyakan objektivitas dan profesionalitas Tempo sebagai media yang selama ini mengaku menjunjung tinggi standar jurnalistik. Apalagi, dengan dampak besar yang ditimbulkan, isu sensitif tentang TNI semestinya ditulis dengan kehati-hatian yang ekstra.

Justru yang perlu dicermati, narasi yang dibangun Tempo secara tidak langsung memberi ruang bagi aktor-aktor yang sesungguhnya berada di balik kerusuhan untuk bersembunyi di balik tuduhan. Alih-alih memperkuat demokrasi, framing seperti ini berpotensi menciptakan kekacauan opini publik dan memperkeruh situasi nasional. Jangan sampai media besar yang dipercaya masyarakat justru menjadi corong provokasi yang melemahkan stabilitas bangsa, sementara pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas kerusuhan malah lolos dari sorotan.

Pertanyaannya, apakah Tempo menginginkan TNI kita menjadi lemah? Sebagai pilar utama pertahanan negara, TNI memiliki fungsi vital dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Melempar tuduhan tanpa dasar yang kuat kepada TNI sama saja dengan merusak kepercayaan rakyat terhadap tentaranya sendiri. Jika hal ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada reputasi TNI, tetapi juga pada rasa aman masyarakat yang selama ini bergantung pada sinergi TNI-Polri dalam menjaga ketertiban umum.

Publik layak menuntut agar Tempo lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi. Kritik dan kontrol sosial memang bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara yang jernih, adil, dan berbasis pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Membentuk opini publik dengan narasi setengah matang sama saja memperkeruh keadaan. Indonesia membutuhkan media yang mencerahkan, bukan yang menebar provokasi. Karena itu, narasi Tempo harus dilawan dengan kontra opini yang rasional, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam framing yang melemahkan institusi pertahanan negara.