Judicial Review AD/ART, Terobosan atau Kemunduran?

c. badan  hukum  publik  atau  badan  hukum privat.

Selain itu pada pasal 11 UU No 4 TAHUN 2004 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN juga mencantumkan, bahwa;

 (2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

a.  mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

b.  menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c.  kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Sementara di dalam penjelasannya pada huruf b menyatakan;

Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari  peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penegasan tentang kewenangan MA juga diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada BAB III mengenai JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, yakni di dalam Pasal 7 menyebutkan;

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.