Pengertian Legal Pluralism dan Progressive Law
Pluralism terdiri dari kata "Plural" dan "Ism". Plural diartikan beragam dan ism artinya paham. Jadi, pluralism adalah beragam pemahaman atau bermacam-macam paham dalam ilmu sosial. Oleh karena itu, pluralism dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang menunjukkan sifat saling menghormati  dan toleransi satu sama lain untuk hidup bersama-sama tanpa ada konflik.Â
Sedangkan legal pluralism atau pluralisme hukum adalah keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda dan berada didalam suatu masyarakat. Secara umum, pluralisme hukum merupakan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama atau juga untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam bidang kehidupan sosial. Sementara itu, pluralisme sistem hukum merupakan berlakunya sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, seperti misalnya di Indonesia secara bersamaan telah memberlakukan beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.
Sedangkan progressive law atau hukum progresif didefinisikan sebagai antitesis terhadap hukum modern. Hukum progresif dilatarbelakangi oleh dasar filsafat hukum progresif, yaitu hukum yang mensejahterakan. Jadi, hukum progresif merupakan suatu hukum yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil, sejahtera, serta membuat bahagia. Hukum progresif ini menempatkan bahwa perilaku lebih penting dalam hukum daripada peraturan-peraturan. Hal tersebut karena, apabila hukum tanpa peristiwa, maka hukum hanya bermakna aturan. Hukum progresif diartikan sebagai hukum yang membebaskan dan hukum yang tidak hanya bergerak pada praktiknya, tetapi juga pada teori. Hukum progresif bersifat kritis dan fungsional, sehingga tidak henti-hentinya melihat kekurangan dan selalu berusaha menemukan jalan untuk memperbaikinya.
Alasan Legal Pluralism terus berkembang dalam Masyarakat
Legal pluralism masih berkembang dalam masyarakat dikarenakan kemunculan atau lahirnya legal pluralism di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor historis bangsa sendiri, yaitu karena adanya perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Masing-masing daerah, tentu saja memiliki hukum adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, keberadaan hukum adat tersebut sedikit demi sedikit dan lama kelamaan akan dipengaruhi oleh hukum luar atau hukum nasional. Oleh karena itu, konsep legal pluralism lahir untuk menjaga hakikat dari hukum adat itu sendiri. Tujuan negara Indonesia sendiri, legal pluralism berfungsi agar menciptakan seluruh sistem hukum seperti  hukum adat, hukum negara dan hukum agama dapat berjalan bersama serta dalam waktu yang sama memiliki kekuatan hukum yang sama dan kedudukan yang sejajar pula.
Kritik Legal Pluralism terhadap Sentralisme Hukum dalam Masyarakat dan Kritik Progressive Law terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia
Kritik Legal Pluralism terhadap Sentralisme Hukum dalam Masyarakat
Konsep pluralisme hukum merupakan kondisi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berjalan dan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama. Hal tersebut menegaskan bahwa norma adat, norma negara, dan norma agama dapat dijalankan bersama-sama. Hal itu membuat pluralisme hukum menjadi suatu serangan terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat, yang mengartikan hukum adalah satu-satunya lembaga formal suatu negara. Disini, pluralisme hukum mengkritik kekuasaan negara dan melawan kekuasaan kepemimpinan.
Kritik Progressive Law terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia
Hukum progresif merupakan konsep yang tidak terkekang pada konsep Undang-Undang saja, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Para penganut hukum progresif mengkritisi terhadap besarnya jurang pemisah antara hukum yang dipraktikkan dan teorinya. Hukum progresif mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Institusi penegak hukum harus konsisten dalam mewujudkan perubahan aspek kultural dalam bentuk kualitas pelayanan dalam masyarakat.
Keberadaan Legal Pluralism dalam Masyarakat Indonesia
Selain sistem hukum nasional, di Indonesia memberlakukan sistem hukum agama dan juga sistem hukum adat karena di Indonesia ada perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Hal tersebut memunculkan pluralisme hukum. Pluralisme hukum di Indonesia tersebut menyebabkan banyak konflik atau masalah apabila masyarakat kebingungan hukum manakah yang berlaku dalam mengatasi suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, pluralisme hukum dikenal dengan pluralisme hukum pancasila yang bertumpu pada ideologi pancasila sebagai pandangan hidup  bangsa dan dengan asas Bhineka Tunggal Ika. Pluralisme hukum dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Tetapi, tantangan pluralisme hukum di Indonesia ada pada tujuannya itu, yaitu penegakan hukum administrasi dan dalam pemenuhan rasa keadilan. Pluralisme hukum yang dekat dengan pandangan hukum responsif berhadapan dengan konsep positivisme hukum yang menghendaki norma peraturan perundang-undangan diterapkan secara tegas.
Mengapa Progressive law di Indonesia terus Berkembang?
Hukum progresif muncul dari rasa ketidakpuasan kalangan ahli hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang. Hukum progresif di Indonesia berkembang karena hukum lahir dalam masyarakat dan akan terus berkembang sesuai perubahan budaya, zaman, dan sejarah masyarakatnya. Hukum tersebut akan berkembang berdasarkan aspirasi masyarakat dan diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan tujuan menunjukkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
