Pernahkah kita memelototi sebuah spanduk yang bertuliskan “Tolak dan Lawan Politik Uang?” Menjelang Pemilu 2024, pengulangan kebebasan yang suram membuat demokrasi dalam ujian berat.
Mimpi kebebasan menerobos kontestasi Pemilu (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden). Namun, retakan demokrasi dipicu oleh politik uang, sang “Nyata.”
Tiba-tiba kita kembali terkesima dengan judul artikel berita koran.tempo.co: “Pemilu 2024 Rawan Politik Uang.” Sejumlah berita yang senada.
“Geger Temuan Lonjakan Transaksi Janggal Pemilu 2024,” “PPATK: Ada Potensi Politik Uang Via e-money & e-wallet di Pemilu 2024,” “Isu Lama Politik Uang.”
Kita tahu, masih ada judul artikel berita disuguhkan oleh media atau media online yang menyorot politik uang.
Belajar dari Pemilu sebelumnya dan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2022) berada di peringkat ke-110 dari 180 negara menjadi tanda bahaya politik uang.
Bukankah politik uang “pelicin” tidak lebih dari perilaku koruptif?
Pertama, massa mengambang bebas bisa dimanipulasi melalui uang. Dalam perilaku politik seiring dengan mengambang bebasnya nilai mata uang.
Kedua, politik uang setelah mengalami proses penjajakan yang menggoda beroperasi dalam ketidaksadaran molekuler, yaitu “hasrat” dan “mesin.” Di luar asas demokrasi, semuanya bisa menjadi buyar atau berbeda dengan fakta.
Securang-curangnya politisi, maka politik uang dianggap sebagai satu strategi permainan tanpa aturan. Ia bukan kekuatan tandingan. Kecuali mesin (hasrat) sebagai jaringan kekuatan subversif leluasa bergerak dengan cara melipatgandakan sel sekaligus mengakhiri produksi kuasa.
Sementara, pergerakan hasrat akan kuasa politik tidak hanya dimaterialisasi melalui tubuh, tetapi juga memiliki struktur ganda berupa bentuk “irasionalitas yang rasional” dari masyarakat pemilih.
