Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik

Pada kasus ini terdapat bukti bahwa ada pembagian uang anggaran ke beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Kasus ini menjadi dasar atas keserakahan para pejabat yang tidak mempunyai etika dan hanya menimbulkan kerugian negara. 

Sebagai dampaknya kebijakan nasional mengenai kependudukan terkendala. Korupsi dianggap sebuah penyimpangan kewajiban yang dilakukan para  pejabat yang seharusnya memegang amanat publik menjadi ajang untuk kepentingan pribadi / golongan. 

Pejabat publik seharusnya memiliki integritas untuk menjalankan wewenang agar terhindar dari tindakan korupsi. Terjadinya korupsi menjadi dasar bahwa tidak adanya tertanamnya nilai kejujuran yang dimiliki, kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah. 

Untuk mengatasi hal tersebut harus di tingkatkan lagi aturan dan saksi mengenai tindakan korupsi agar memberikan efek jera terhadap oknum yang melakukan korupsi.Selain itu rutin untuk melakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap transaksi yang dilakukan pejabat agar tidak terjadi penyelewangan kewenangan.

Kejujuran dalam berpolitik sangat penting, karena itu merupakan upaya memperbaiki keadaan bangsa yang penuh kepalsuaan. Oleh sebab itu politik yang berlandaskan kejujuran menjadi bagian penting yang seharusnya tidak terpisahkan dari para pejabat politik dimanapun dan apapun posisinya.

Kurangnya etika berpolitik pada pejabat politik saat ini merupakan akibat dari pendidikan politik yang kurang memadai. Dan juga bangsa Indonesia masih kurang guru politik yang baik, yang mengajarkan politik bukan hanya soal merebut sebuah  kekuasaan namun politik yang berlandaskan etika dan  moral. 

Dalam berpolitik kejujuran merupakan keutamaan mendasar yang harus dimiliki oleh para pejabat politik, kejujuran merupakan dasar kepribadiaan yang terstruktur dan bertanggung jawab. Tinggi dan rendahnya intergritas moral seseorang dalam berpolitik  menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas para pejabat dalam berpolitik. 

Dengan adanya pejabat politik yang memiliki moral yang baik, memungkinkan bangsa Indonesia dapat memperbaiki politik dan moral bangsa yang bobrok. Dengan itu, kedepanya masih ada orang yang bisa dipilih untuk mengembangkan politik yang penuh dengan kejujuran dan bertanggung jawab.