Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik

Pada kesempatan kali ini saya menulis artikel tentang Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik.

Sudah tidak asing lagi kita dengan kata etika. Apa itu Etika?

Etika merupakan ilmu yang mempelajari nilai atau kualitas yang mengenai standar dan penilaian moral. Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengedepankan kejujuran, amanah, integritas tinggi, rasa malu, disiplin, keteladanan dan tanggung jawab. Berbicara mengenai etika dalam berpolitik masih banyak kalangan elit politik yang cenderung melalaikan etika kewarganegaraanya yang mengedepankan emosi,  ketidakjujuran, tidak profesional, bahkan mengutamakan kepentingan kelompok diatas kepentingan bangsa.

Etika politik harus berpedoman pada politik yang santun, cerdas, tidak manipulatif tidak ada kebohongan publik dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok / golongan. Politik bukan semata-mata perkara yang pragmatis sifanya, yang hanya memyangkut suatu tujuan dan mencapai tujuan tersebut yang dapat di tangani dengan rasionalitas.

Lebih tepatnya politik itu etika yang menuntun agar suatu tujuan yang dipilih dapat di benarkan menggunakan akal sehat.

Lalu apakah politik kejujuran dan kejujuran dalam politik sungguh  bisa menjadi nyata?

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita memiliki proses politik yang sehat dan penuh kejujuran. Nyatanya kejujuran menjadi mitos politik yang dianggap terlalu usang ketika di genggam oleh elite politik. Kejujuran nyaris selalu  hilang dalam setiap pagelaran demokrasi seperti pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Semua yang berawal dari ketidakjujuran akan terus berlanjut hingga kerja nyata menggurus rakyat akan selalu terhambat dan terbengkalai.

Kejujuran bukan  hanya keutamaan moral yang berhenti setelah seseorang berhasil mencapainya. Kejujuran akan selalu menuntut usaha terus menerus sepanjang waktu. Dalam berpolitik kejujuran merupakan sebuah keberanian. Keberanian yang dilandasi kesadaran. 

Dalam proses berpolitik yang tidak sehat tidak hanya akan merusak proses demokrasi yang sedang berjalan tetapi dapat merusak tatanan dan sistem politik yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi bersama. Artinya secara tidak langsung bangsa ini masih memperlihatkan permainan permainan yang tidak sehat dan melahirkan para pejabat politik yang bermental tidak sehat. 

Sehingga tujuan politiknya pun tidak sehat dan hanya sebatas menguntungkan diri sendiri.  Kita bisa melihat dan merasakan bahwa kejujuran sepertinya berlahan-lahan meninggalkan bangsa ini. Seharusnya seorang pejabat politik tidak hanya bersifat jujur, namun harus memiliki rasa tanggung jawab penuh. Seorang pejabat politik tidak hanya pintar bersilat lidah namun harus mampu mempertanggung jawabkan omongan dan segala tindakan.

Contoh kasus etika yang menyimpang pada pejabat adalah budaya korupsi. Kasus ini adalah kasus korupsi yang terjadi tahun 2017 tentang korupsi E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. 

Pada kasus ini terdapat bukti bahwa ada pembagian uang anggaran ke beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Kasus ini menjadi dasar atas keserakahan para pejabat yang tidak mempunyai etika dan hanya menimbulkan kerugian negara. 

Sebagai dampaknya kebijakan nasional mengenai kependudukan terkendala. Korupsi dianggap sebuah penyimpangan kewajiban yang dilakukan para  pejabat yang seharusnya memegang amanat publik menjadi ajang untuk kepentingan pribadi / golongan. 

Pejabat publik seharusnya memiliki integritas untuk menjalankan wewenang agar terhindar dari tindakan korupsi. Terjadinya korupsi menjadi dasar bahwa tidak adanya tertanamnya nilai kejujuran yang dimiliki, kurangnya pengawasan dan kontrol dari pemerintah. 

Untuk mengatasi hal tersebut harus di tingkatkan lagi aturan dan saksi mengenai tindakan korupsi agar memberikan efek jera terhadap oknum yang melakukan korupsi.Selain itu rutin untuk melakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap transaksi yang dilakukan pejabat agar tidak terjadi penyelewangan kewenangan.

Kejujuran dalam berpolitik sangat penting, karena itu merupakan upaya memperbaiki keadaan bangsa yang penuh kepalsuaan. Oleh sebab itu politik yang berlandaskan kejujuran menjadi bagian penting yang seharusnya tidak terpisahkan dari para pejabat politik dimanapun dan apapun posisinya.

Kurangnya etika berpolitik pada pejabat politik saat ini merupakan akibat dari pendidikan politik yang kurang memadai. Dan juga bangsa Indonesia masih kurang guru politik yang baik, yang mengajarkan politik bukan hanya soal merebut sebuah  kekuasaan namun politik yang berlandaskan etika dan  moral. 

Dalam berpolitik kejujuran merupakan keutamaan mendasar yang harus dimiliki oleh para pejabat politik, kejujuran merupakan dasar kepribadiaan yang terstruktur dan bertanggung jawab. Tinggi dan rendahnya intergritas moral seseorang dalam berpolitik  menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas para pejabat dalam berpolitik. 

Dengan adanya pejabat politik yang memiliki moral yang baik, memungkinkan bangsa Indonesia dapat memperbaiki politik dan moral bangsa yang bobrok. Dengan itu, kedepanya masih ada orang yang bisa dipilih untuk mengembangkan politik yang penuh dengan kejujuran dan bertanggung jawab.