Silang pendapat antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Direkur Utama Perum Bulog Budi Waseso terkait impor beras mewarnai media akhir-akhir ini. Mereka sepertinya tak sependapat soal kebijakan impor beras tersebut. Menanggapi itu, Presiden Jokowi akan segera turun tangan dan menyelesaikan perbedaan pandangan diantara jajarannya.
Silang pendapat itu berawal ketika Bos Bulog tak setuju dengan keputusan impor beras hingga 2 juta ton, di antaranya karena kesulitan mencari tempat untuk menyimpan komoditas tersebut jika telah sampai di Indonesia.
Menanggapi itu, Mendag menegaskan bahwa impor adalah keputusan bersama yang diketok oleh Menteri Koordinator Perekonomian karenanya akan tetap dijalankan. Soal urusan penyimpanan beras di gudang, menurut dia, bukanlah urusannya.
Hal itu memancing tanggapan balik dari Budi Waseso bahwa penyimpanan beras di gudang bukan hanya urusan Bulog saja melainkan urusan bersama lembaga pemerintah. Karena itu ia berharap, seluruh lembaga pemerintah harus bisa bersinergi.
Silang pendapat itu sebenarnya tidak perlu terjadi, karena keputusan impor beras merupakan keputusan yang diambil dalam sejumlah rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rakortas juga dihadiri menteri dan lembaga terkait, yakni Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Dirut Perum Bulog.
Kebijakan impor beras adalah keputusan Rakortas untuk menghindari kenaikan harga karena minimnya stok. Sebab pada kuartal III 2017 harga beras naik, sementara stok Bulog pada saat itu hanya 978 ton dari stok normal 2 juta.
Impor beras tahap pertama adalah hasil rakortas pada Januari dan Maret 2018 yang memutuskan impor sebanyak 1 juta ton. Hal itu karena stok beras Bulog hanya sebanyak 649.000 ton. Tentu saja itu tak akan mencukup kebutuhan nasional.
Kemudian, pada Rakortas Bulan April 2018 diputuskan impor 1 juta ton lagi, sehingga genap 2 juta ton impor untuk beras pada tahun ini.
Presiden Jokowi sendiri sudah mendengar perihal perdebatan jajarannya itu, dan dipastikan akan turun tangan menengahi soal silang pendapat itu. Presiden dipastikan akan menyampaikan tanggapannya pada waktu yang tepat kepada publik.
Pada dasarnya, Presiden Jokowi ingin agar beras sebagai barang kebutuhan pokok harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Pihak Istana, menurut staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, akan menjelaskan perihal impor beras lebih gamblang ke publik dengan data yang lebih lengkap. Hal itu akan dilakukan setelah adanya rapat koordinasi dengan para pihak terkait.
