Kenapa ya "Wakil Rakyat" Tidak Pro Rakyat?? Mari Membahas Konsep Discourse Analysis dan Institutional Change Theory

Kenapa ya "Wakil Rakyat" tidak Pro rakyat?? Membahas Konsep Discourse Analysis dan Institutional Change Theory 

 

Kita sudah biasa mendengar banyak sekali hal yang tidak masuk akal bahkan sampai merugikan masyarakat yang di akibatkan oleh berbagai kebijakan pemerintah di dunia, dalam hal ini Indonesia adalah salah satunya yang juga tidak luput dari hal tesebut dan sudah banyak sekali kebijakan yang sebetulnya tidak masuk akal jika di sahkan, lantas apa sebenarnya motif atau bagaimana para pemerintah menyakinkan masyarakat atas kebijakan yang sebenarnya malah merugikan masyarakatnya itu sendiri sehingga dapat lolos? Atau setidaknya dijadikan alibi bagi mereka untuk membenarkan kebijakan yang mereka buat merupakan hal yang "pro rakyat" namun sebenarnya tidak. Hal itu akan kita bahas menggunakan 2 Konsep yaitu Discourse analysis yang dikemukakan oleh Norman Fairclogh (1989) dan Institutional Change Theory yang dikemukakan oleh Kathleen Thelen (2004).

• Discourse Analysis 
  • Konsep Discourse Analysis salah satunya dikemukakan oleh Norman Fairclogh dalam bukunya yang berjudul Language and Power di tahun 1989 dimana dalam bukunya tersebut ia menjelaskan tentang metode Critical Discourse Analysis (CDA) yaitu bagaimana Bahasa dapat dijadikan sebagai sebuah senjata oleh pemerintah untuk melegitimasi apa yang ia kehendaki dan metode membagi analisis setiap kebijaan, pidato ataupun teks menjadi 3 bagian yaitu:
    • Teks itu sendiri (kata-kata, tata bahasa)
    • Praktik sosial (bagaimana teks itu diproduksi dan didistribusikan)
    • Praktik diskursif (bagaimana teks tersebut membentuk identitas dan hubungan sosial)

Bahasa disini dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan informasi yang "Legitimate" dengan harapan nya membuat masyarakat menjadi tenang dan percaya misalnya "Kami melakukan ini demi kepentingan masyarakat", "Jangan percaya berita-berita yang berkeliaran saya sendiri melihat kita masih baik-baik saja", dan sebagainya. Namun jika masyarakat nya sudah mulai beradaptasi dengan cara tersebut karena misalnya dalam analisis CDA tadi praktik sosial dan diskursif nya juga dipertanyakan maka mereka juga akan berdalih "ini semua demi melindungi masyarakat", atau misalnya penggunaan kata Ganti seperti "investor" ataupun "pertumbuhan ekonomi" yang mana makna nya itu sangat luas seperti "investor itu investor siapa dan darimana?? Lalu pertumbuhan ekonomi itu kemana hasilnya?" Dan sebagainya. Dalam praktik sosial nya kita dapat melihat bagaimana kebiakan nya di distribusikan misalnya apakah kebijakan atau suatu undang-undang disahkan sepengetahuan masyarakat atau tidak? Ataukah justru langsung di sahkan dan malah membuat masyarakat kaget, jika seperti itu maka praktik sosialnya pun dapat dianggap buruk. Dan yang terakhir adalah praktik diskursif nya yaitu bagaimana hasil dari kebijakn tersebut membentuk hubungan sosial? Misalnya ternyata karena kebijakan buruk yang banyak dibuat akhirnya masyarakat nya menjadi apatis terhadap segala kegiatan politik karena sudah muak dan sebagainya maka praktik diskursif nya pun menghasilnya dampak nya buruk juga jika seperti itu.

• Institutional Change Theory

Teori ini dikemukakan oleh Kathleen Thelen dalam bukunya yang berjudul How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan (2004), dimana poin utama dari teori nya Kathleen adalah kenapa pemerintah itu selalu menghasilkan kebijakan yang selalu merugikan masyarakat? nah Kathleen berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena adanya "Layering" dan juga "Institutional drift" apa itu? Mari kita bahas.

• Layering
  • Layering yang dimaksud oleh Kathleen ini adalah dimana pemertintah biasanya membuat aturan yang kadang berada diatas aturan yang telah ada sehingga terjadi ambiguitas dan bentrok, misalnya adasebuah aturan yang melindungi hak buruh agar tidak di eksploitasi lalu pemerintah juga menerbitkan aturan baru dimana Perusahaan dapat memecat buruh secara sepihak, maka itu bertentangan dan muncul pertanyaan sebenarnya yang berlaku yang mana? Kalau dua-dua nya berlaku maka mana yang lebih kuat? Untuk melindungi hak warganya. Layering yang di jelaskan oleh Kathleen ini juga muncul karena multi faktor seperti warisan politik dan hutang politik yang belum selesai sehingga pemerintah selanjutnya harus melanjutkan apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya melalui kebijkan yang menguntungkankelompok kepentingan mereka.
• Institutional Drift 
  • Konsep ini menjelaskan bahwa pemerintah itu gagal dalam beradaptasi dengan permintaan masyarakat nya sehingga karena adanya tekanan layering sebelumnya pemerintah yang baru pun gagal dalam menyerapaspirasi masyarakat dan tuntutan yang diminta sehinggapada akhirnya mereka akan meneruskan kebijakan pro kepentingan itu karena sudah berakar dalam Sejarah dan sistem politik yang ada.
  • Dua konsep tadi merupakan penjelasan dan analisis bagaimana atau mengapa Wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyampai aspirasi rakyat malah berbalik menjadi penyampai aspirasi kelompok kepentingan, partai politik ataupun elit tertentu serta mengapa kebijkan yang di hasilkan pemerintah itu tidak tepat sasaran.

Referensi :

Norman Fairclough Language and Power (1989)

Kathleen Thelen How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan (2004)

Artikel ini hanya bertujuan sebagai pembelajaran dasar dan tidak bermaksud untuk di jadikan informasi utama, silahkan mencari referensi lanjutan untuk membantu dalam memperdalam informasi yang ingin dipelajari di berbagai referensi lain dan jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi jangan ragu untuk memberikan evaluasi agar penulis dapat belajar lebih baik lagi. Terimakasih telah membaca.....