Ribka Tjiptaning, "Ikuti" Jejak Fadli Zon dan Lemahnya Serudukan Banteng

SEIRING bergulirnya program vaksinasi Covid-19, muncul berita menghebohkan dari gedung Parlemen Senayan. Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning terang-terangan menolak disuntik vaksin sinovac. 

Bila aksi penolakan tersebut dilakukan oleh politisi partai oposisi, mungkin tidak akan begitu membuat gaduh konstelasi politik tanah air. Toh, sikap bersebrangan adalah hal lumrah bagi partai yang bersebrangan dengan pemerintah tersebut. 

Namun, saat penolakan itu datang dari seorang politisi partai pengusung terbesar pemerintah, jadi agak janggal juga. Ada apa, apakah ini misi khusus dari partai atau sekadar cari panggung pribadi? 

Dugaan nomor satu rasanya sulit diterima. Sebab, sejauh ini PDI Perjuangan termasuk partai yang paling mendukung program vaksinasi Covid-19. Wajar, mengingat tujuan dari suntik vaksin sinovac tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah guna mengurangi penyebaran virus Korona lebih masif. 

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir lonjakan kasus positif terus meningkat pesat. Bahkan, sempat mencapai rekor terburuk. Tembus 14 ribu lebih kasus positif dalam sehari. 

Lebih masuk akal bila penolakan Ribka tersebut lebih kepada ingin mencari panggung demi kepentingan pribadi. Untuk apa? Jawabannya tentu bisa beragam. Boleh jadi, dia ingin lebih dikenal oleh khalayak masyarakat sebagai politisi pro rakyat, atau sekadar menumpahkan rasa kekesalannya terhadap pemerintah. 

Diketahui, sebelum terjadi reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilaksanakan di penghujung tahun 2020, nama Ribka sempat digadang-gadang menjadi Menteri Kesehatan (Menkes), menggantikan Terawan Agus Putranto. Faktanya hal tersebut tak terwujud.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mempercayakan jabatan tersebut pada Budi Gunadi Sadikin. Sosok yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak dalam dunia kesehatan. 

Lepas dari apa maksud dan kepentingannya. Aksi Ribka mengingatkan penulis terhadap politisi Partai Gerindra. Fadli Zon. 

Mungkin seluruh warga negara Indonesia sudah asing lagi dengan sikap dan sepak terjang politik Fadli Zon selama ini. Dia kerap bersebrangan dengan apapun kebijakan pemerintah. Padahal, partainya jelas-jelas salah satu yang mendukung pemerintah paska Pilpres 2019. 

Namun, Fadli seolah tak peduli dengan itu semua. Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 tersebut terus saja kritis, bahkan nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ntah, apa maksudnya. Yang pasti sejumlah kalangan menilai, sikapnya ini menyiratkan bahwa Partai Gerindra sedang bermain politik dua kaki. Kanan kiri oke, demi memenuhi syahwat atau kepentingan politik. 

Penilaian yang tidak berlebihan. Soalnya, sejauh ini meski terus bersebrangan, hampir tidak pernah ada teguran apalagi sanksi tegas dari partai terhadap Fadli. 

Pertanyaannya, bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap Ribka Tjiptaning? 

Tak dipungkiri, pengurus DPP partai langsung bertindak dan memberikan teguran terhadap Ribka. Hanya saja, sangat disayangkan sanksi yang diberikan menurut penulis terlalu ringan. Ibarat kata, serudukan banteng sangat lemah. 

Betapa tidak, Ribka hanya dipindahkan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan ke Komisi VII DPR RI yang mengurusi soal energi, riset dan tekhnologi. Dengan begitu, sama halnya Ribka masih bisa bergentayangan di gedung Parlemen Senayan. Padahal, Ribka bisa disebut telah menentang dan mempermalukan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang jelas-jelas mendukung penuh kebijakan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Penulis, atau mungkin masyarakat pada umumnya awalnya berharap, Ribka dicabut dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat di DPR RI. Aksinya yang berkoar-koar dengan gaya layaknya preman pada saat rapat Komisi IX, tidak mencerminkan adab seorang anggota dewan terhormat. Ini merupakan contoh buruk bagi segenap warga tanah air. 

Selain itu, pernyataannya yang cenderung tinggi hati karena lebih baik membayar denda sebesar Rp. 5 juta per orang daripada divaksinasi sungguh tidak pantas, tidak beretika dan tidak melihat masyarakat kecil. 

Bagi Ribka, uang sebesar Rp. 5 juta mungkin tidak ada artinya. Tapi, bagaimana dengan rakyat kecil yang terprovokasi oleh pernyataannya. Boro-boro membayar denda, untuk mencari makan saja masih kembang kempis. 

Akhirul kata, PDI Perjuangan sebagai partai besar sekaligus sebagai pendukung pemerintah sedianya mampu memperlihatkan sikap tegas dalam menghukum kadernya yang melakukan pelecehan jabatan, mempermalukan nama partai dan membahayakan program pemerintah. Terlebih, program ini demi mengeluarkan Indonesia dari masalah pandemi. 

PDI Perjuangan harus mampu memperlihatkan pada rakyat Indonesia bahwa mereka masih tetap sebuah partai yang berpihak pada rakyat. Sikap Ribka adalah sikap yang sebaliknya. Dan PDI Perjuangan harus menindaknya lebih tegas. 

Salam