Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani - Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

India Lock Down 1,3 Milyar Warganya, Luhut dan Erick Kompak

25 Maret 2020   13:50 Diperbarui: 26 Maret 2020   11:43 2368
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


MENYUSUL negara-negara lain yang sebelumnya telah menerapkan lock down guna memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona (covid-19) jangan sampai meluas kemana-mana, India akhirnya menerapkan langkah serupa untuk tiga pekan ke depan atau sekitar 21 hari.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan kepada penduduk India yang berjumlah sebanyak 1,3 miliar jiwa, bahwa satu-satunya cara menyelamatkan mereka dari virus corona adalah untuk tidak bepergian.

"Akan ada larangan total untuk keluar dari rumah Anda. Seluruh negeri akan lockdown, lockdown total," kata Modi dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa (24/03). Dikutip dari detikcom.

Keputusan lock down atau penutupan akses keluar masuk wilayah atau negara ini terpaksa dilakukan oleh otoritas tertinggi Negara penghasil film-fim Bollywood ini, mengingat lonjakan kasus yang positif terinfeksi virus covid-19 terus meningkat.

Kendati telah cukup banyak negara-negara yang menerapkan lock down termasuk yang teranyar menerapkannya adalah India, pemerintah masih bergeming dengan himbauan social distancing dan work from home.


Bahkan, seperti sudah disampaikan Presiden Jokowi lewat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, bahwa Indonesia dipastikan tidak akan menerapkan lock down, meski tuntutan untuk hal itu terus mengalir.

Tidak hanya dari masyarakat sipil, Fadli Zon pun yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, yang nota bene partai koalisi pemerintah ikut-ikutan mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dipandang dari kacamata obyektif, adanya tuntutan lock down memang tidak bisa disalahkan, mengingat jumlah kasus positif virus corona di tanah air semakin hari terus meningkat.

Rilis data pemerintah hingga Selasa (24/3) sebagaimana disampaikan langsung Juru Bicara khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto, jumlah kasus positif akibat virus ini sebanyak 686 pasien yang 55 diantaranya meninggal dunia dan 30 dinyatakan sembuh.

Bahkan jika dilihat dari angka kematian, persentase korban jiwa di Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Karena itu, cukup bisa dipahami jika tuntutan lock down terus mengalir.

Namun demikian, kita tidak bisa menutup mata pula dengan kondisi geografis Indonesia yang begitu luas. Hal ini, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Italia, Malaysia, Selandia Baru dan Denmark.

Belum lagi aspek-aspek lain yang pasti akan berbeda karakteristiknya, terutama sektor ekonomi. Dengan adanya lock down jelas sangat besar dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatannya dari sektor informal.

Hal-hal yang disebutkan di atas tentunya menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah masih enggan menerapkan lock down.

Alasan lain juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menyeri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir.

Seperti dilansir dari CNBC Indonesia, pada akun instagramnnya, Luhut  mengatakan masih akan terus mengkaji soal rencana lockdown.

"Bisa saja besok, lusa, kita tiba-tiba per daerah. Daerah A mungkin kita karantina. Tapi kita nggak ngerti karena tidak ada istilah dalam undang-undang mengenai lockdown atau karantina. Bisa saja karantina satu desa, kecamatan, sampai nanti kota atau provinsi dan seterusnya kajiannya masih terus berjalan sampai saat ini," ungkap Lubut, Selasa, (24/03/2020).

"Pemerintah melihat luas sekali nggak mungkin pemerintah akan careless, atau dikatakan presiden ragu-ragu. Saya kan bagian dari proses pengambilan keputusan," imbuhnya.

Hal hampir serupa juga diungkapkan Menteri BUMN, Erick Tohir. menurutnya Indonesia belum memerlukan lock down. Pilihan social distancing dianggapnya langkah terbaik.

"Yang terbaik hari ini, seperti di banyak negara, Korea Selatan, Jepang, yang dinamakan social distancing atau physical distancing. Pokoknya yang gampang katanya pak presiden jaga jarak aman," ujar Erick dalam media briefing di Jakarta, Selasa (24/3/2020). Dikutip dari CNBC Indonesia.

Nah, dengan penjelasan kedua menteri ini, semoga saja mereka bicara dengan fakta dan data sebenarnya. 

Dengan kata lain, apa yang mereka ungkapkan ini bisa dipertanggungjawabkan jika ternyata sesuatu yang tidak sesuai harapan terjadi.

Kebijakan yang sekarang sedang diberlakukan datangnya dari pemerintah, mudah-mudahan ini adalah kebijakan terbaik seperti yang Menteri BUMN, Erick Tohir katakan.

Dan semoga hasilnya adalah yang terbaik pula bagi bangsa dan negara. Alias, sendi-sendi kehidupan yang saat ini sangat terganggu dengan adanya wabah pandemi virus corona bisa kembali normal dan virus yang menjadi horor bagi seluruh masyarakat dunia secepatnya bisa dihanguskan. Semoga

Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun