"Karena banyak mendapat penolakan dari publik, khusus para buruh. Maka mereka merapatkan barisan untuk mengamankan RUU Omnibus Law agar bisa disahkan sesuai dengan target mereka," ucapnya kepada Tirto, Selasa (10/3/2020).
Namun demikian, Ujang menilai tidak etis saat seorang menteri justru lebih mementingkan urusan partainya dibanding menguruskan pekerjaan selaku pejabat negara.
Menurut Ujang, para menteri semestinya mampu membedakan saat mereka dalam posisi pejabat negara dengan petugas partai.
"Namun, sepertinya pejabat kita memang terkadang tak acuh soal etika. Kadang-kadang tak merasa bersalah dan diterabas saja," ucapnya.
Ia pun meminta agar Presiden Jokowi memberikan peringatan kepada menteri-menteri itu. Jika dibiarkan, ke depannya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Ketika mereka lebih mengutamakan kepentingan partai dibanding rakyat.
"Akhirnya rakyat hanya menjadi objek penderita. Bukan menjadi subjek dalam pembangunan dan politik," pungkasnya.
Penulis sepakat dengan apa yang diungkapkan Ujang Komarudin, bahwa Presiden tidak bisa berdiam diri dengan membiarkan para menterinya lebih sibuk mengurus partai.Â
Presiden Jokowi harus berani menurunkan "palu godam" atau bertindak tegas terhadap para menteri yang cenderung mementingkan partai.
