Beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan percepatan digitalisasi di berbagai instansi pemerintah. Mulai dari layanan administrasi online, sistem perizinan terintegrasi, hingga penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan. Namun di balik semangat itu, muncul pertanyaan penting: Apakah tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance) di instansi pemerintah sudah siap mengawal transformasi digital ini?
Digitalisasi Bukan Sekadar Teknologi
Transformasi digital bukan hanya tentang mengganti layanan manual dengan sistem daring. Lebih dari itu, ia menuntut perubahan proses bisnis, budaya organisasi, serta cara berpikir para pemangku kepentingan. Tanpa tata kelola TI yang baik, digitalisasi justru berisiko menambah tumpang tindih sistem, boros anggaran, atau bahkan membahayakan data publik.
Mengapa IT Governance Penting di Sektor Pemerintahan?
1. Menghindari Duplikasi dan Pemborosan
Banyak kasus ketika satu instansi pusat dan daerah mengembangkan aplikasi serupa secara terpisah, tanpa integrasi. Tata kelola TI membantu menyatukan visi, menyelaraskan sistem, dan menghindari pemborosan anggaran.
2. Menjamin Keamanan Data Publik
Pemerintah menyimpan data penting warga negara. Tanpa standar keamanan dan pengawasan yang baik, kebocoran data bisa menjadi ancaman serius. IT Governance memastikan adanya kontrol, audit, dan mekanisme tanggap darurat.
3. Memastikan Layanan Publik yang Berkelanjutan
Banyak aplikasi pemerintahan mangkrak karena dibangun tanpa perencanaan jangka panjang. Dengan IT Governance, pengembangan sistem dilakukan berdasarkan kebutuhan, skala, dan kemampuan SDM yang ada.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Tata kelola TI memuat prinsip akuntabilitas: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pengambilan keputusan teknologi, dan bagaimana pelaporan dilakukan.
Apakah Pemerintah Sudah Siap?
Kementerian PAN-RB dan BSSN telah mengeluarkan berbagai pedoman tata kelola TI untuk instansi pemerintah. Beberapa kementerian dan pemda juga mulai mengadopsi framework seperti COBIT dan TOGAF dalam perencanaan teknologi mereka.
Namun, realita di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan:
- Kurangnya SDM yang paham aspek strategis tata kelola TI.
- Lemahnya koordinasi antarinstansi dan antarlevel pemerintahan.
- Masih dominannya pendekatan proyek jangka pendek daripada strategi jangka panjang.
- Minimnya evaluasi dan audit berkelanjutan terhadap sistem yang sudah dibangun.
