Mohon tunggu...
Eko Yulianto
Eko Yulianto Mohon Tunggu... Mahasiswa S2 ITB

Mahasiswa S2 ITB

Selanjutnya

Tutup

Bisnis

Skema "Demand Side Management" untuk Efisiensi Energi Sub-Sistem Bali

16 Mei 2019   15:11 Diperbarui: 16 Mei 2019   15:27 0 0 0 Mohon Tunggu...
Skema "Demand Side Management" untuk Efisiensi Energi Sub-Sistem Bali
dokpri

Sistem ketenagalistrikan sub-sistem Bali merupakan bagian dari sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali yang melayani pelanggan provinsi Bali. Kondisi saat ini, sesuai RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2019-2028, total beban terbesar provinsi Bali adalah 872 MW dengan pasokan daya dari kabel laut Jawa-Bali 340 MW dan total pembangkit sebesar 935 MW.  Total pembangkit 935 MW terdiri dari pembangkit BBM (Bahan Bakar Minyak) 373 MW, pembangkit LNG/BBM 182 MW dan PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap) Celukan Bawang 380 MW. Dari kondisi ini, secara umum kondisi kelistrikan di atas kertas bisa dikatakan berkecukupan, hanya saja pembangkit total pembangkit BBM sebesar 555 MW memiliki biaya produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual listrik. Kondisi ini yang menyebabkan PLN sebagai penyedia listrik memilih memaksimalkan produksi listrik dari PLTU Celukan Bawang dan kabel laut Jawa-Bali, dengan total kapasitas pembangkit untuk provinsi Bali hanya 720 MW. Dari kondisi ini, beberapa langkah perlu disiapkan karena sistem ketenagalistrikan provinsi Bali sangat bergantung pada pasokan listrik dari kabel laut Jawa-Bali.

Berdasarkan RUPTL 2019-2028, pengembangan pembangkitan sub-sistem Bali sudah direncanakan dengan beberapa alternatif antara lain: penambahan pembangkit EBT (energi baru terbarukan) sebesar 190 MW, pembangunan Jawa -- Bali Connection 500 kV dengan target selesai tahun 2024, program gasifikasi terhadap pembangkit BBM dan LNG yang selama ini menggunakan BBM. Dari alternatif-alternatif tersebut tentu saja memiliki tantangan dalam pelaksanaannya terutama kepastian tenggat waktu penyelesaiannya mengingat keterlambatan pembangunan sistem ketenagalistrikan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari faktor teknis (teknologi, sumber daya manusia, pasokan energi primer dan lainnya) maupun faktor non-teknis (perijinan, pembebasan tanah, peraturan dan lainnya). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan prioritas pengembangan pembangkitan  dengan cermat karena sesuai RUPTL 2019-2028, diperkirakan beban total provinsi Bali terus meningkat 5% setiap tahunnya atau pada tahun 2028 menyentuh angka 200% dibandingkan sekarang.

Menyadari kondisi tersebut, mahasiswa S2 STEI ITB (Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung) mencoba menyimulasikan rencana pengembangan pembangkit Bali dengan menggunakan software Balmorel. Balmorel merupakan software yang digunakan untuk pemodelan sistem tenaga listrik yang terbukti digunakan di beberapa negara di dunia dan mampu menyediakan beberapa skenario analisa teknis dan kebijakan. Untuk analisa sistem ketenagalistrikan Bali, simulasi menggunakan 5 skenario, yaitu: 1. Memprioritaskan pembangkit EBT, 2. Memprioritaskan pembangkit termurah dengan mempertimbangkan biaya polusi, 3. Memprioritaskan pembangkit termurah tanpa mempertimbangkan biaya polusi, 4. Memprioritaskan efisiensi energi, dan 5. Mengacu kebijakan pemerintah.

Dari hasil simulasi dan analisa yang dilakukan, skenario prioritas efisiensi teknologi (skenario #4) menjadi pilihan terbaik mengingat nilai investasi yang rendah dan mampu dilaksanakan dalam waktu dekat dengan tantangan terbesar adalah penyediaan teknologi dan kebijakan yang mendukung. Selain menjalankan skenario prioritas efisiensi energi, perlunya mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal pemenuhan bauran energi baru terbarukan tahun 2025 sebesar 23% merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Untuk menjalankan kedua skenario prioritas tersebut, salah satu program yang sedang berkembang yaitu program listrik mandiri (rooftop) artinya pelanggan juga menjadi penyedia listrik atau lebih dikenal sebagai "prosumers" (producers and customers). Selain itu,  program yang perlu diterapkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi melibatkan konsumen yaitu program manajemen permintaan energi (demand side management). Permintaan energi konsumen dimodifikasi melalui berbagai metode seperti insentif, skema tarif listrik, perubahan perilaku dan pengetahuan tentang pemanfaatan energi.

Program manajemen permintaan energi merupakan solusi yang cukup efektif untuk memperoleh efisiensi energi dikarenakan pemanfaatan pembangkit lebih optimal dan tidak diperlukan tambahan investasi pembangkit baru untuk pemenuhan kebutuhan daya saat waktu beban puncak. Penerapan  program  ini tidak diperlukan investasi dengan nilai yang besar dan dapat dilaksanakan dalam waktu relatif cepat. Selain keuntungan yang didapatkan, terdapat beberapa tantangan yang membayangi keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Tantangan terbesar dari program ini adalah dibutuhkannya kesiapan fasilitas, teknologi, dan kebijakan pemerintah.

Proyeksi kebutuhan energi dan perencanaan pembangkit baru pada dokumen RUPTL diharapakan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan penerapan skema prosumers dan program manajemen permintaan energi. Pernyataan mengenai kedua program tersebut di atas dapat memberikan kesadaran kepada penyedia listrik agar mulai menyiapkan teknologi dan sumber dayanya, sedangkan pelanggan mulai memahami pentingnya program listrik mandiri dan program manajemen permintaan energi yang berdampak pada penghematan dan pengeluaran biaya pelanggan.

Kondisi kelistrikan sub-sistem Bali merupakan gambaran kondisi kelistrikan di Indonesia sehingga diharapkan apabila skema manajemen permintaan energi dapat meningkatkan efisiensi energi pembangkitan sub-sitem Bali, maka dengan skema yang sama kita dapat melakukan efisiensi energi pembangkitan seluruh Indonesia.