Kereta Cepat

Kereta Cepat "Whoosh" Merugi, Bukan Tanggungan APBN

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengalami kerugian menjadi beban pemerintah. Total hutang Kereta Cepat Whoosh (KCJB) mencapai sekitar Rp 116 triliun atau setara USD 7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya proyek. Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Kerugian proyek kereta cepat ini dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)  mencapai seratus triliun lebih jelas menimbulkan beban finansial signifikan bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Beban bunga utang Kereta Cepat Whoosh diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per tahun. PSBI mencatat kerugian finansial yang terus menumpuk, yang pada akhirnya memengaruhi keuangan BUMN anggotanya.

Dikhawatir tidak akan tertutupi jika tiket terjual tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Dalam jangka menengah/panjang perkiraan saya belum mencapai break event point (BEP) dari skema pinjaman 40 tahun. Apakah memperoleh untung secara finansial? masih tanda tanya besar. Namun demikian, optimisme dilihat dari sisi positif kemungkinan dampaknya multi flyer effect pada perekonomian regional.

Bagi orang awam setidaknya kita ingin tahu, bagaimana kinerja operasional kereta cepat yang dikelola oleh PT KCIC? Berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahun KAI per 30 Juni 2025 unaudited, tercatat bahwa kerugian bersih dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di PT PSBI mencapai Rp 951,48 miliar. Sementara itu, sejak awal tahun 2025 ini, PT KAI telah mengucurkan modal investasi ke PT PSBI mencapai senilai Rp 7,7 triliun. Untuk diketahui, PT KAI sendiri tercatat memiliki saham di PT PSBI sebesar 58,53 persen.

Namun, dari total investasi proyek yang mencapai USD 7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,2 miliar. Di mana 75 persen permodalannya dipenuhi melalui pinjaman Bank Pembangunan China (CDB) dengan tenor 40 tahun dengan bunga 2 persen per tahun, dan hanya 25 persen yang dipenuhi dari modal bersama KCIC.

Menteri Keuangan Menolak Kerugian Kereta Cepat Dibebankan Pada APBN

Kerugian kereta cepat Whoosh tidak diperbolehkan menutupi atau menalangi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dikatakan oleh Purbaya selaku Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

Purbaya menolak jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk menanggung sebagian hutang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut. Penegaskan tidak ada utang pemerintah dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh karena Proyek itu digarap konsorsium antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan dari Tiongkok.

Penegasan tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, BUMN Indonesia yang masuk dalam konsorsium adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Seluruh kesepakatan dalam proyek itu terjadi secara business to business (B2B). 

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah. Tidak ada utang pemerintah karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," kata Suminto dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Ia memastikan dari seluruh porsi utang dalam proyek kereta cepat dilakukan berdasarkan pinjaman dari badan usaha. Sehingga, tidak ada pinjaman pemerintah dalam proyek tersebut. "Jadi perbedaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ada porsi equity dan ada porsi pinjamannya itu. Kesimpulannya adalah equity dan pinjaman dari badan usaha, jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya," ujar Suminto.

Jauh Di Bawah Target

Menurut laman inilah.com jumlah penumpang kereta cepat Whoosh pada tahun 2024 hanya mencapai 6,06 juta orang, atau sekitar 37% dari target. Hal ini berdampak untuk balik modal dengan cepat. Perkiraan balik modal jika rata-rata okupansi hanya 50%, diperlukan sekitar 76 tahun bagi proyek untuk balik modal. Dengan kondisi ini, menambah frekuensi perjalanan justru dapat menambah beban operasional.

Hal yang menyebabkan atau faktor penurunan kereta cepat merujuk pada beberapa hal yaitu penurunan operasional akibat gangguan (seperti tersangkut layang-layang atau gempa), penurunan jumlah penumpang yang jauh di bawah target, atau penurunan beban finansial yang sedang dinegosiasikan pemerintah Indonesia dengan China terkait utang proyek.

Sejumlah BUMN terjerat utang lebih dari US$5 miliar atau setara Rp 81,39 triliun sebagian besar dari CDB. Masalahnya, pemerintah optimistis kereta Whoosh bisa cepat balik modal, dengan target bisa mengangkut 16 juta orang per tahun. Realitanya? Setengahnya saja enggak sampai.

Berdasarkan data KCIC, jumlah penumpang Kereta Whoosh hingga akhir Juni 2025, hanya 2.936.599 penumpang. Anggaplah 3 juta penumpang selama 6 bulan beroperasi, atau setara 18 persen dari target setahun. Mengalami kenaikan 10 persen jika dibandingkan paruh pertama 2024 yang mencapai 2.668.894 penumpang. Pada 2024, penumpang kereta Whoosh mentok di 6,06 juta orang. Atau hanya 37 persen dari target. Artinya, jangan bicara untung apalagi balik modal untuk proyek kereta Whoosh.

Utang proyek kereta Whoosh sebesar US$7,3 miliar itu, 75 persen adalah duit utangan CBD yang bunganya berkisar 3,5 dan 4 persen per tahun. Artinya, konsorsium KCIC saham mayoritasnya dimiliki PT KAI harus membayar bunga sekitar Rp 2 triliun setiap tahun. Selain itu, laporan keuangan PT KCIC menunjukkan kerugian yang terus berlanjut. Meskipun penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kerugian pada semester pertama tahun 2025 masih menyentuh Rp1,6 triliun, yang jelas merugikan pemilik mayoritas PT KAI, yakni negara.

Upaya Penyelesaian dan Restrukturisasi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sedang menjajaki mekanisme pelunasan beban utang Kereta Cepat Whoosh, termasuk melalui restrukturisasi. Dengan adanya upaya restrukturisasi oleh Danantara untuk menyelesaikan masalah keuangan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah keuangan yang diakibatkan oleh utang proyek Kereta Cepat Whoosh agar tidak terus menjadi "bom waktu" finansial.

 Sebagaimana diketahui bahwa pernyataan Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara. Hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara.

Namun, ia menilai Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa perlu mengandalkan APBN. Ia menegaskan Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek "Whoosh" menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.

Purbaya juga mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sidoarjo, 11 Oktober 2025

Eko Setyo Budi