Mohon tunggu...
Eka Pranata Putra Zai
Eka Pranata Putra Zai Mohon Tunggu... Penulis

write when you are anxious about the world your journey will become history someday

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mengapa Rakyat Indonesia Sangat Sensitif Terhadap Para Pejabat?

29 Agustus 2025   17:15 Diperbarui: 29 Agustus 2025   17:21 154
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Kesenjangan gaji pejabat dan rakyat (Sumber: AI/DALL*E))

Perbedaan paling mencolok antara pejabat Indonesia dan pejabat di negara lain adalah gaya hidup. Di Indonesia, pejabat sering tampil dengan mobil mewah, pesta keluarga megah, serta fasilitas berlebihan yang menegaskan jarak dengan rakyat. Sebaliknya, pejabat di negara Nordik atau Selandia Baru justru menjaga kesederhanaan: mereka menggunakan transportasi umum, berbelanja di pasar biasa, dan menolak fasilitas berlebihan.

Citra elitis yang ditampilkan pejabat Indonesia memperparah persepsi negatif masyarakat, karena muncul kesan bahwa mereka menikmati status "kelas bangsawan modern" yang dibiayai oleh pajak rakyat.

Kinerja dan Hasil Kerja

Masalah lain yang membuat isu gaji pejabat semakin sensitif adalah ketidakseimbangan antara pendapatan tinggi dan hasil kerja. Di Indonesia, birokrasi masih lambat, korupsi merajalela, dan kebijakan publik kerap berubah mengikuti kepentingan politik. Memang ada capaian infrastruktur fisik yang signifikan, namun kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik masih jauh dari harapan.

Bandingkan dengan Swedia yang menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis, Jepang dengan transportasi publik kelas dunia, atau Singapura dengan perumahan bersubsidi untuk mayoritas rakyatnya. Di negara-negara tersebut, gaji tinggi pejabat dianggap sepadan karena layanan publik yang mereka hasilkan jelas terasa oleh masyarakat.

Sensitivitas rakyat Indonesia terhadap gaji pejabat bukan semata-mata persoalan jumlah, melainkan masalah legitimasi. Kesenjangan pendapatan yang terlalu besar, fasilitas dan gaya hidup yang elitis, minimnya transparansi, serta kinerja yang belum optimal membuat publik sulit menerima.

Negara-negara lain menunjukkan bahwa ada berbagai model yang lebih sehat: menjaga rasio wajar antara gaji pejabat dan gaji rakyat, memastikan transparansi, membatasi fasilitas mewah, serta menuntut kinerja tinggi yang benar-benar kembali kepada masyarakat.

Selama hal-hal tersebut belum diwujudkan di Indonesia, gaji pejabat akan selalu menjadi isu sensitif yang memicu kritik dan ketidakpercayaan publik.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun