Tanggal 9 Desember, hari bersejarah untuk sebagian daerah di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 digelar.
Inilah partisipasi rakyat dalam demokrasi Indonesia. Ajang pemilihan untuk jabatan nomor satu di daerah.
Sang pemimpin tidak sekadar menjabat. Di sana ada kekuasaan. Kekuasaan yang terang-terangan ditampilkan di hadapan masyarakat, maupun yang tersembunyi selama lima tahun ke depan.
Lima tahun tidak untuk pemimpin kekuasaan administratif yang berandai masuk jam 7 pulang jam 4 sore, selesaikan target, tanda-tangan, terima gaji, pulang. Itu bukan juga kekuasaan balas budi, yang bekerja seolah untuk rakyat, tetapi nyatanya terdorong rasa balas budi terhadap pendukung dan penyumbang dana kampanye.
Kekuasaan itu menentukan semuanya: guru, pekerja, petani, buruh, pelaku UMKM, seniman, olahragawan, tukang ledeng, tukang pijat, rohaniawan, satpam, pengangguran, penjual telur, penjual pakaian, dan sebagainya, dan sebagainya.
Tahun ini, pelaksanaan Pilkada serentak terasa istimewa, berlangsung di musim pandemi Covid-19. Lupakan kekesalan dan spekulasi mengapa pesta demokrasi ini harus dilaksanakan sekarang.Â
Waktunya telah tiba, saatnya menentukan. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan: menjaga jarak, mengenakan masker dan mencuci tangan.
Berkaca dari Pilpres Amerika. Tanggal 3 November 2020, rakyat di sana berduyun-duyun mengikuti pemilihan meski di bawah bayang-bayang kekhawatiran penularan virus.Â
Mereka yang sebelumnya absen harus memilih karena satu alasan: jangan sampai Trump terpilih kembali.
Tetapi, ada juga dorongan lain, bahwa kita memilih calon yang benar-benar kompeten. Kapasitas calon telah diukur. Jejak rekamnya sudah melekat di kepala.
Bagi yang lain, mungkin sekadar memilih apa adanya. Mungkin ada yang memilih calon atas dasar ia berparas rupawan, atau mungkin terdorong oleh deretan gelar sarjana. Itu adalah pilihan bebas bagi pemilih.
Kita telah melewati puluhan tahun pemilihan umum. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah dihapal.
Serangan fajar, kampanye hitam, teror barangkali telah berganti jubah, telah dimodifikasi supaya tidak terendus sebagai pelanggaran.Â
Kecurangan itu bisa beroperasi secara halus, tetapi tujuannya tetap sama: menghasut rakyat untuk memilih calon tertentu dengan cara culas. Para pecundang ini lupa satu hal bahwa suara rakyat tidak dapat dibeli.
Setiap zaman memiliki cerita tersendiri. Pilkada serentak 2020, selain karena berada di masa pandemi, juga menjadi momentum, sebagai thesis untuk mengukur keberlangsungan sistem demokrasi di daerah.
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini akan menjadi awal untuk membangun logika politik di daerah masing-masing. Layaknya Pilgub di DKI Jakarta. Bagaimana kelak di daerah Anda?
Pilkada menjadi jaminan bagi rakyat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Lima tahun lamanya. Sebelum memilih, ingat wajah daerah Anda 10 tahun lalu, dan bagaimana nasibnya sekarang?
Lupakan menang atau kalah. Pihak yang kalah tidak puas. Wajar, tidak masalah. Konstitusi menyediakan jalur dan kita memahami jalurnya.
Jika di luar itu tetap kekeuh ribut curang dan memancing kerusuhan, bersiaplah ditertawakan rakyat seperti Donald Trump. Tenaga, pikiran, dan dana habis lebih banyak untuk membayar semua keributan, selama berhari-hari, namun hasilnya tetap nihil.
